JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Mulyadi, menyoroti maraknya praktik tambang ilegal di Sumatera Barat yang terus memakan korban jiwa. Ia mendesak TNI dan aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang diduga mendapat perlindungan pihak tertentu.
Hal itu disampaikan Mulyadi dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).
“Saya sudah berkali-kali mendengar Pak Menhan menyampaikan banyak sekali kekayaan alam kita digunakan dan diselewengkan oleh sekelompok orang hanya untuk memperkaya mereka. Saya setuju sekali dengan Pak Menhan,” kata Mulyadi.
Namun, ia menilai ketegasan di tingkat pusat belum sepenuhnya terlihat dalam implementasi di lapangan, khususnya terkait penanganan tambang ilegal di daerah.
Mulyadi mengungkapkan, baru-baru ini sembilan orang meninggal dunia akibat aktivitas tambang ilegal di Solok Selatan, Sumatera Barat.
“Di daerah saya baru sembilan orang meninggal di Solok Selatan akibat tambang ilegal,” ujarnya.
Politisi Demokrat itu mempertanyakan lemahnya pengawasan aparat terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang menurutnya berlangsung terang-terangan dan menggunakan alat berat dalam jumlah besar.
“Saya berkali-kali mendengar pidato Presiden soal ilegal ini. Masa Kodim tidak tahu, Polres tidak tahu, ke mana mereka?” tegasnya.
Ia bahkan meyakini ada pihak-pihak tertentu yang membekingi praktik tambang ilegal sehingga aktivitas tersebut dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa penindakan serius.
“Saya pastikan ada yang membeking. Saya tidak mengatakan A,B, C, siapa yang membeking, tapi pasti ada yang membeking,” katanya.
Menurut Mulyadi, modus tambang ilegal kerap dibungkus atas nama kepentingan rakyat, padahal operasionalnya dilakukan secara besar-besaran menggunakan ratusan alat berat excavator.
“Mereka berkamuflase seakan-akan ini kepentingan rakyat. Padahal ratusan excavator yang bergerak. Masa tambang rakyat pakai excavator?” sindirnya.
Karena itu, ia meminta TNI benar-benar mengaktualisasikan perannya dalam membantu penertiban aktivitas tambang ilegal yang dinilai merusak lingkungan sekaligus mengancam keselamatan masyarakat.
“Mohon kiranya aktualisasi peran TNI ini betul-betul terwujud untuk menertibkan hal-hal seperti ini yang sudah bertahun-tahun tidak mampu ditertibkan,” ujarnya.
Mulyadi mengaku telah berulang kali menyuarakan persoalan tersebut, namun hingga kini praktik tambang ilegal masih terus berlangsung di Sumatera Barat.
“Kalau tidak bisa juga kita tertibkan, ya saya memang harus berhenti memperjuangkan ini,” pungkasnya.
