JAKARTA – Pengamat ekonomi sekaligus Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan menilai kondisi fiskal Indonesia saat ini semakin mengkhawatirkan. Ia menyoroti menurunnya rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga melonjaknya beban pembayaran bunga utang pemerintah.
Dalam analisisnya pada 18 Mei 2026, Anthony menyebut rasio penerimaan negara terhadap PDB pada triwulan I 2026 hanya mencapai 9,3 persen, yang disebutnya menjadi salah satu yang terendah di kawasan ASEAN-7.
Di saat yang sama, pembayaran bunga utang negara disebut telah mencapai 25,1 persen terhadap penerimaan negara. Menurutnya, angka tersebut sudah masuk kategori berbahaya bagi keberlanjutan fiskal nasional.
“Siapa pun yang melihat rasio-rasio tersebut secara jernih akan mengatakan bahwa fiskal Indonesia sedang tidak sehat,” ujar Anthony.
Ia kemudian mengkritik pernyataan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, yang beberapa kali menyebut kondisi fiskal Indonesia masih sehat dan kuat. Menurut Anthony, narasi seperti “uang kita banyak” justru berpotensi menimbulkan antipati publik apabila tidak sesuai dengan kondisi riil.
“Narasi seperti ini tidak membantu sama sekali. Bahkan dapat menimbulkan antipati publik karena pemerintah terlihat tidak menyampaikan informasi sesuai fakta,” katanya.
Anthony menyebut kondisi tersebut sebagai paradoks pertama dalam pengelolaan fiskal pemerintah saat ini.
Selain itu, ia juga menyoroti kabar mengenai penolakan tawaran pinjaman luar negeri senilai 25 hingga 35 miliar dolar AS saat Menteri Keuangan melakukan kunjungan ke Washington DC beberapa waktu lalu.
Menurut Anthony, pernyataan bahwa Indonesia tidak membutuhkan pinjaman luar negeri bertolak belakang dengan rencana pemerintah menerbitkan surat utang internasional melalui skema Panda Bond di China.
“Ini paradoks kedua. Di satu sisi pemerintah menyebut uang negara banyak, tetapi di sisi lain justru menyiapkan penerbitan obligasi internasional,” ujarnya.
Anthony juga mengkritik rencana pengaktifan Bond Stabilization Fund atau dana stabilisasi obligasi pemerintah untuk menjaga harga obligasi dan menekan kenaikan yield.
Ia menilai langkah tersebut berpotensi membuka ruang intervensi besar-besaran pemerintah terhadap pasar keuangan, mulai dari pasar saham, kurs rupiah, hingga pasar obligasi.
Menurutnya, jika intervensi dilakukan secara masif melalui Bank Indonesia atau bank-bank Himbara, maka akan muncul persoalan serius terkait independensi bank sentral.
“Bank Indonesia berisiko berubah menjadi institusi pembiayaan fiskal. Ini bisa bertentangan dengan misi bank sentral yang seharusnya independen,” tegasnya.
Anthony menyebut kondisi itu sebagai paradoks ketiga.
Tak hanya itu, ia memperingatkan bahwa intervensi harga obligasi justru dapat memicu sentimen negatif pasar. Ketika harga obligasi dipertahankan terlalu tinggi dan yield ditekan terlalu rendah, investor dinilai bisa kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme pasar yang sehat.
Ia bahkan mengingatkan risiko obligasi pemerintah di pasar perdana menjadi tidak diminati investor apabila pasar menilai harga obligasi tidak lagi mencerminkan risiko sebenarnya.
“Intervensi yang dimaksudkan untuk menahan tekanan pasar justru bisa memicu rush jual obligasi,” kata Anthony.
Ia menyebut situasi tersebut sebagai paradoks keempat dalam kebijakan fiskal dan moneter pemerintah saat ini.
Di akhir pernyataannya, Anthony meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam membangun komunikasi publik terkait kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, disinformasi, intervensi berlebihan, dan pengaburan risiko pasar justru dapat memperbesar ancaman terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
“Dalam situasi fiskal yang rapuh, pola komunikasi dan kebijakan seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah, malah bisa memperbesar bahayanya bagi ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
