HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk siswa SD hingga SMA tetap dilakukan secara tatap muka penuh. Tidak ada skema pembelajaran daring atau jarak jauh yang diberlakukan dalam kebijakan terbaru ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah tetap berjalan normal seperti biasa.
“Di sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).
Kebijakan ini sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan kembalinya sistem pembelajaran online seperti saat pandemi. Pemerintah ingin memastikan proses pendidikan berjalan optimal melalui interaksi langsung di kelas.
Tak hanya itu, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di sekolah juga dipastikan tetap berjalan tanpa pembatasan. Hal ini menjadi kabar baik bagi siswa yang selama ini menantikan aktivitas sekolah yang lebih aktif dan menyeluruh.
Sementara itu, untuk mahasiswa di perguruan tinggi, aturan sedikit berbeda. Perkuliahan bagi mahasiswa semester 4 ke atas akan menyesuaikan dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Untuk pendidikan tinggi, semester 4 ke atas, menyesuaikan dengan surat edaran dari Mendiktisaintek,” ujar Airlangga.
Di sisi lain, pemerintah justru menerapkan kebijakan berbeda di sektor kerja. Mulai 1 April 2026, Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi menjalankan sistem Work From Home (WFH) selama satu hari dalam seminggu. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penghematan energi dan transformasi budaya kerja.
Pemerintah juga mengimbau perusahaan swasta untuk mengikuti langkah serupa demi meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja berbasis digital.
“Sebagai langkah adaptif dan preventif, guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” jelas Airlangga.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan sektor pendidikan yang tetap berjalan normal dengan sektor kerja yang mulai beradaptasi secara fleksibel di era digital.
