HOLOPIS.COM, JAKARTA – Indonesia kembali menorehkan capaian penting di panggung diplomasi global. Untuk pertama kalinya sejak Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk pada 2006, Indonesia resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk periode 2026.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara resmi pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026 di Jenewa, bertepatan dengan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun ini. Momentum tersebut sekaligus menandai peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan Asia-Pacific Group (APG), yang secara bulat menominasikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Keputusan ini mencerminkan kepercayaan tinggi komunitas internasional terhadap peran dan konsistensi Indonesia dalam isu pemajuan serta perlindungan hak asasi manusia.
Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selain mengoordinasikan seluruh perwakilan RI di luar negeri, Kemlu juga secara aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai perwakilan negara sahabat di Jakarta.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelumnya, Sidharto telah menempati sejumlah posisi strategis, antara lain sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Sepanjang 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai dengan programme of work tahunan serta dinamika isu HAM global.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi ini secara imparsial, transparan, dan konstruktif. Presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
Kepemimpinan Indonesia dirangkum dalam tema “A Presidency for All”, yang menegaskan komitmen untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas Dewan, dan menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.
Kepercayaan ini berakar pada rekam jejak panjang Indonesia di Dewan HAM PBB, termasuk enam kali keanggotaan serta dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB.
