HOLOPIS.COM, JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani terseret dugaan ijazah palsu. Bahkan, Arsul Sani dilaporkan Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi ke Bareskrim Polri terkait legalitas ijazah program doktor yang diduga palsu.
Pengamat komunikasi politik Jamiludin Ritonga menyoroti dugaan ijazah palsu yang masih jadi pembicaraan publik. Dia menyinggung dugaan ijazah palsu sempat heboh dengan menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Meski polisi sudah memastikan ijazah Jokowi asli.
Menurut Jamiludin, dugaan fenomena ijazah palsu di Indonesia layaknya gunung es.
“Jadi, dugaan ijazah palsu tidak hanya terkait Joko Widodo, tapi juga diperkirakan dilakukan banyak pihak. Bahkan, rumor dugaan ijazah palsu merembet ke hakim MK Arsul Sani,” kata Jamiludin, dalam keterangannya, Minggu, (16/11/2025).
Dia menganalisa maraknya dugaan ijazah palsu diduga karena dua hal. Pertama, ijazah masih dijadikan prasyarat untuk masuk kerja dan meniti karier untuk memperoleh jabatan lebih tinggi.
Namun, Jamil, sapaan akrabnya, ada pihak yang menduga menghalalkan segara cara demi memperoleh ijazah. Bagi dia, pihak ini yang berpeluang menghalalkan memperoleh ijazah palsu.
“Bagi kelompok ini, ijazah hanya sarana untuk memperoleh kerja dan meniti karier. Iya tak malu ilmu yang diperolehnya tak sebanding dengan ijazah yang diperolehnya,” ujar dosen Universitas Esa Unggul itu.
Dijelaskan Jamil, faktor kedua karena gelar bagi sebagian anggota masyarakat jadi gengsi untuk meningkatkan status sosial. Bagi kelompok ini, jabatan yang diperoleh seolah tak hebat bila tanpa gelar atau hanya bergelar strata 1 (S1).
“Karena itu, banyak pejabat dan petinggi di perusahaan yang berupaya menambah panjang gelar akademiknya,” jelas eks Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Namun, tak masalah jika menambah gelar akademik dilakukan secara normal. Cara itu dilakukan dengan mengikuti kuliah lazimnya di kampus yang normal. Dengan demikian, peroleh ijazah juga sepadan dengan gelar yang disandangnya.
“Tak menutup kemungkinan, mereka hanya terdaftar tapi tak mengikuti kuliah secara rutin. Mereka ini hanya mengharapkan ijazah untuk menambah mentereng sebagai pejabat atau petinggi perusahaan,” lanjut Jamil.
