JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Daerah Pemilihan Banten II, Annisa Mahesa, hadir sebagai narasumber dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh BPKP Provinsi Banten, di Kabupaten Serang, Banten.
Mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” acara ini dihadiri para kepala desa dari berbagai wilayah Kabupaten Serang, serta narasumber dari Kementerian Desa, Ditjen Perbendaharaan, dan BPKP.
Dalam paparannya, Annisa menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan Dana Desa yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ia menyebut desa sebagai benteng ketahanan sosial dan pusat pertumbuhan ekonomi yang harus dikelola secara transparan.
“Kami di Komisi XI DPR RI menelusuri secara runtut perjalanan setiap rupiah Dana Desa, dari penetapan di APBN hingga dampaknya dirasakan langsung oleh warga desa,” ujar Annisa dalam keterangan yang diterima Holopis.com.
Menurutnya, DPR RI berperan sebagai katalisator perbaikan dan quality assurance, memastikan Dana Desa terserap secara efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Tak hanya itu, Annisa juga memperkenalkan program Koperasi Desa Merah Putih inisiatif yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui sinergi Kementerian Koperasi dan Himpunan Bank Milik Negara. Program ini menargetkan penguatan ekonomi di 80.000 desa dan kelurahan melalui koperasi multifungsi dengan dukungan modal besar.
“Inklusi keuangan di tingkat desa harus didorong. Koperasi Merah Putih adalah langkah konkret menuju desa mandiri,” tambahnya.
Sebagai penutup, Annisa mengajak seluruh pemangku kepentingan di desa—mulai dari camat, kepala desa hingga aparat daerah untuk menyusun laporan keuangan dengan benar agar mampu meraih hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“Dana desa tidak hanya harus terserap, tetapi juga harus berdampak, efektif, dan berkualitas dalam mendorong kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
