HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ekonom menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mengumumkan kebijakan terkait bonus hari raya, khususnya bagi para pengemudi ojek online (ojol).
Pemberian bonus hari raya dalam bentuk uang tunai ini dinilai sebagai solusi yang adil dan seimbang antara pengusaha layanan transportasi berbasis aplikasi atau aplikator dengan para mitra pengemudinya.
“Ini langkah yang bagus dan tepat. Yang disampaikan Presiden adalah jalan tengah yang fair untuk berbagai kepentingan yang sedang berseberangan,” kata Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, sepeti dikutip Holopis.com, Selasa (11/3).
Sebagai informasi, bahwa Presiden Prabowo telah mengimbau aplikator untuk memberikan bonus hari raya kepada para mitra pengemudi. Hal itu disampaikan Prabowo bersama dua aplikator, yakni Gojek dan Grab.
Wijayanto mengatakan keputusan Presiden yang mengumumkan BHR bersama para pimpinan perusahaan aplikasi mengindikasikan bahwa Presiden ingin menyampaikan pesan bahwa Pemerintah peduli kepada dunia usaha dan rakyat.
“Apalagi industri ojol, taksol dan kurol ini melibatkan lebih dari 2 juta tenaga kerja. Beliau juga ingin berpesan tentang pentingnya para pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi yang adil dan realistis,” tuturnya.
Menyoal hal tersebut, Wijayanto mengakui bahwa Prabowo tidak secara spesifik menjabarkan terkait besaran atau ketentuan lain ihwal bonus hari raya tersebut. Namun menurutnya hal itu menjadi ruang untuk mencapai kesepakatan yang berkeadilan.
“Masih ada ruang bagi Kementerian Tenaga Kerja untuk memfasilitasi aplikator dan driver ojol mencari solusi terbaik. Paling tidak ini sudah 90 persen jalan menuju solusi final,” tuturnya.
Terkait dengan tidak ada dasar hukum untuk penyaluran bonus hari raya ini, Wijayanto meyakini aplikator mempunyai niat baik untuk mengeluarkan kebijakan yang adil terkait bonus tersebut.
“Yang paling penting adalah, para pihak harus terus berkomunikasi, untuk menemukan format bisnis model industri yang terbaik. Saat ini sektor ojol, taksol dan kurol masih terus bertumbuh dan mencari bentuk, ini saat yang tepat untuk melakukan inovasi kebijakan,” ucapnya.
Dia menegaskan, jika aplikator dipaksa untuk memberi THR layaknya perusahaan konvensional, maka fleksibilitas yang merupakan nilai lebih dari industri ini justru akan hilang. Kewajiban ini akan menjadi preseden buruk bagi industri, yang akan menghambat pertumbuhannya di masa mendatang.
“Peran pencethoki sebagai pencipta lapangan kerja dan konektor berbagai bisnis lain akan terkendala, dampaknya bisa luar biasa. Apalagi ini terjadi disaat ancaman tsunami PHK, penurunan daya beli dan perlambatan pertumbuhan ekonomi ada di depan mata,” tutupnya.
