HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa kebijakan pelarangan penjualan gas melon kepada para pengecer bukan berasal dari keinginan Presiden Prabowo Subianto.
“Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu,” kata Dasco di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).
Namun karena melihat situasi yang cukup chaos atas kebijakan yang diambil sepihak oleh Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Bahlil Lahadalia tanpa berkoordinasi dengan Presiden, akhirnya kepala negara tersebut pun turun tangan untuk memberskannya.
Hanya saja untuk merespons langkah Bahlil untuk mengatur agar HET (harga eceran tertinggi) pada penjualan gas elpiji 3 kg tersebut, Dasco menyebut bahwa Presiden meminta agar Kementerian ESDM melakukan proses pendaftaran pengecer menjadi sub pangkalan dijalankan secara parsial, sehingga tidak menimbulkan kekacauan di kalangan masyarakat.
“Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini pun menegaskan bahwa stok gas elpiji 3 kg tidak mengalami defisit atau langka. Ia memastikan bahwa berdasarkan konformasi dari otoritas terkait, stok aman.
“Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka,” tegas Dasco.
Lantas mengapa harga jual mencapai Rp30 ribu per tabung 3 Kg, terlebih ada situasi chaos di masyarakat gegara menimbulkan antrean panjang di pangkalan resmi milik Pertamina.
Terkait dengan hal itu, Dasco menegaskan bahwa pemerintah sedang mengatur regulasi dan skema agar stok barang dapat didistribusikan dengan baik dengan harga jual yang telah dibatasi oleh pemerintah.
“Justru itu makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal,” tuturnya.
Bahlil Tak Koordinasi dengan Prabowo
Diketahui sebelumnya, bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengaku belum melaporkan soal kekisruhan yang terjadi terkait larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram (kg) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dia juga mengakui, memang ada dinamika yang terjadi di masyarakat buntut pengecer dilarang berjualan elpiji bersubsidi tersebut. Namun, menurutnya, tidak semua hal harus dilaporkan kepada Presiden.
“Ya itu kan jangan semua hal ke Presiden,” ujar Bahlil saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Minggu 2 Februari 2025.
Bahlil mengatakan, Prabowo memiliki banyak menteri yang menjadi ‘pembantu’-nya. Sehingga, katanya, jangan sedikit-sedikit segala hal dilaporkan kepada Prabowo.
“Nanti seolah-olah enggak ada menterinya yang kerja,” ucapnya.
