JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan bahwa pihaknya siap mengamankan jalannya pemungutan suara di Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 27 November mendatang.
Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, pihaknya sampai mengerahkan seluruh kekuatan dari tiga matra untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara.
“Untuk mengamankan Pilkada Serentak TNI mengerahkan personel sebanyak 169.369 orang yang terdiri dari TNI Angkatan Darat 139.339 orang, TNI AL 19.793 orang dan TNI AU 10.237 orang,” kata Agus di Jakarta pada Senin (25/11).
Tak hanya personel, Agus memastikan bahwa pihaknya turut mengerahkan alutsisa untuk mendukung proses pengamanan dan penyaluran logistik. Termasuk, menyiagakan pesawat dan truk sebanyak 1.871 unit dari berbagai satuan yang dikerahkan di tiap-tiap wilayah.
“Kemudian TNI Angkatan Laut menyiapkan 4 KRI yaitu KRI Semarang di Koarmada 1, KRI Makassar Koarmada 2, KRI Teluk Wondana Koarmada 3, dan KRI Banda Aceh di Kolinlamil Jakarta,” jelasnya.
Sementara TNI AU menyiapkan Boeing 737 C 130 Hercules, Heli Caracal, Super Puma dan Hercules 130 Casa 212. Agus juga mengungkapkan TNI AD akan menggelar apel 139.339 personel yang tersebar di 15 Kodam termasuk Kopasus dan Kostrad.
“TNI Al akan menyiapkan 19.793 personel. Berikut juga pasukan marinir TNI Al juga akan melaksanakan patroli wilayah bersama dengan satuan polri. Sedangkan TNI AU akan menyatakan 10.237 personel dari semua lanud baik tipe A, tipe B pun tipe C,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agus meminta semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2024 untuk melakukan mitigasi konflik demi memastikan kelancaran proses demokrasi menjaga stabilitas sosial dan mengurangi ancaman keamanan.
“Pertama, penguatan penegakan hukum, berupa penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai penyimpangan dalam pilkada seperti praktek money politic, kampanye hitam dan manipulasi hasil suara,” tutur Agus menegaskan soal pengamanan Pilkada 2024.
Kedua, penguatan program edukasi politik sebelum pelaksanaan pilkada untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses demokrasi yang sehat dan pentingnya partisipasi yang bertanggung jawab.
Ketiga adalah monitoring dan pengawasan yang ketat, dengan pelibatan pihak-pihak independen seperti Bawaslu, KPU, dan lembaga masyarakat sipil. Keempat, dialog dan mediasi deskripsi melalui langkah proaktif melalui dialog dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, partai politik, dan pihak yang berwenang.
“Kemudian juga peningkatan pengamanan di daerah rawan dengan mengerahkan aparat keamanan mengambil langkah preventif dengan meningkatkan pengamanan di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik,” tuntasnya.
