JAKARTA, HOLOPIS.COM – Dalam sebuah diskusi tentang Indeks Integritas Pertahanan Pemerintah atau Government Defense Integrity Index (GDI) 2020, Pengamat dan peneliti militer dari Binus University, Curie Maharani memaparakan tetang transparansi informasi soal rencana dan anggaran pertahanan.
Curie menilai, apa yamg sudah dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah jauh lebih baik. Dimana, anggaran pertahanan disajikan dengan detail yang sama dengan kementerian lainnya yang ada dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dirilis oleh Kementerian Keuangan setiap tahunnya.
“Dari segi transparansi menurut saya, teman-teman di Kemhan itu, dibandingkan kami ketika melakukan penelitian 10 tahun lalu sudah sangat jauh. Mereka sudah sangat kooperatif dan terbuka,” jelas Curie di Youtube Transparency International Indonesia, yang dikutip Selasa (23/11).
Transparansi informasi yang sudah dilakukan oleh Kemhan, perlu ditingkatkan lagi bahkan harus diikuti oleh kementerian lainnya.
“Memang di situ (Kemhan), Kalau teman-teman mau lakukan penelitian, mereka membuka ya beberapa perencanaan strategis yang sifatnya lima tahunan dan satu tahunan. Dan dari situ kita bisa pelajari logika penyusunan, kenapa ada anggaran ini itu,” katanya.
Dari laporan yang dibuat Transparency International Indonesia (TII), Indonesia berada di peringkat ke 34 dari 86 negara yang memiliki risiko korupsi pertahanan dibandingkan dengan Selandia Baru di peringkat pertama dan Sudan di peringkat ke-86.
Indeks tersebut dilihat dari risiko terjadinya korupsi, bukan dari tingkat korupsi. Tolak ukur yang dipakai, yakni risiko politik, anggaran, personel, operasional, pengadaan, dan operasional tentara.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!