JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, bahwa kerjasama antara pemerintah dan ulama sangat penting untuk menjaga negara, sehingga tugas-tugas diniyah, dalam arti menjaga kebebasan beribadah dan beragama serta tugas menjaga bangsa (wathoniah) menjadi sinkron.
“Jadi di sini menjadi terlihat betapa ulama, dan umaro, TNI, Polri, Kemenko Polhukam dan pemerintah pada umumnya bekerjasama dengan ulama menjadi penting. Karena ulama memberi bimbingan-bimbingan moral, baik kepada pemerintah maupun kepada rakyat,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat menjadi narasumber dalam acara Silaturrahmi Ulama, Umaro, TNI, Polri dan tokoh lintas agama yang digelar Jami’iyyah Ahlith THariqah al- Mu’tabarah an-Nahdiliyyah (Jatman), Kamis (18/11).
Dalam acara yang diinisiasi Ketua Jatman Habib Luthfi Bin Yahya ini, Mahfud menjelaskan dalam negara terdapat tiga unsur yaitu rakyat, pemerintah dan wilayah, ditengah rakyat terdapat ulama yang menjembatani dan berperan dalam membimbing rakyat.
“Di sini peran ulama menjembatani antara pemerintah dan rakyat yang kadangkala itu ada perbedaan, antara kebijakan dan tanggapan rakyat, ulama bisa menasehati pemerintah. Tapi juga juga bisa memberi nasihat pada rakyat,” jelas Mahfud.
Menko Polhukam untuk kesekian kalinya menegaskan pemerintah tidak anti kritik, namun justru membuka pintu terhadap kritik yang masuk.
“Pemerintah selalu membuka diri untuk dikritik, karena pemerintah juga manusia, yang pasti punya khilaf dan salah. Kritik menuju jalan kebaikan. Silakan kritik pemerintah, kita tidak pernah anti kritik, tetapi beri kesempatan juga bagi pemerintah untuk menjawab kritik dengan data,” ujarnya.
Mahfud mengajak para ulama untuk bekerjasama dengan pemerintah. Menurut Mahfud, Islam pada dasarnya mayoritas menganut Islam wasathiyah yang bisa menerima perbedaan, dan bekerjasama dengan siapa saja untuk kemajuan bersama.
