Kamis, 19 September 2024
Kamis, 19 September 2024

Pejabat PT Pelni dan Jasindo Tersangka Korupsi Pembayaran Asuransi Kapal

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meningkatkan pengusutan kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT Pelni (Persero) Tahun Anggaran 2015-2020 ke tahap penyidikan.

Sejurus hal itu, lembaga antikorupsi telah menjerat empat orang sebagai tersangka kasus tersebut. 

“Di Sprindik (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan), PT Pelni ini tersangkanya ada 4 ya,” ucap Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Jumat (16/8).

Dari empat tersangka itu, salah satunya merupakan pejabat di PT Pelni. Sementara tiga lainnya merupakan pihak PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) dan dua pihak swasta.

“Satu dari Jasindo, satu dari Pelni, dan dua lainnya dari swasta,” ungkap Tessa. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat tersangka itu yakni Eko Yuni Triyanto selaku Manager Manajemen Resiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni, Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Jasindo, Yohanes Priyo Iriantono selaku swasta, dan Zulchaibar selaku swasta.

Adapun layanan asuransi yang diduga fiktif ini berkaitan dengan asuransi Marine Hull atau jaminan asuransi kapal tenggelam, terbalik, terbakar dari rangka dan isi kapal. Termasuk, asuransi wreck removal and pollution atau jaminan asuransi untuk pengangkatan kapal tenggelam dan pencemaran laut.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK membuka peluang untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga mengetahui ataupun mengalami peristiwa tindak pidana korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 9 miliar ini. Pun termasuk memanggil dan memeriksa Board of Directors (BOD) atau Dewan Direksi PT Pelni. 

“Tentunya pada saat tindak pidana korupsi itu terjadi, penyidik akan menelusuri semua pihak yang terlibat, baik itu yang memiliki kewenangan maupun yang tidak memiliki kewenangan namun mengetahui, baik ada keterlibatan langsung ataupun tidak langsung. Jadi tidak hanya BOD saja, tapi dari pihak lain yang memiliki keterlibatan tentunya akan dilakukan pemanggilan,” ujar Tessa.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Jokowi Resmi Berhentikan Pramono Anung, Pratikno Ditunjuk Jadi Plt

Presiden Jokowi dipastikan telah menandatangani surat pemberhentian Pramono Anung dari jabatannya sebagai Sekertaris Kabinet.

Tok! DPR Sahkan UU APBN 2025

DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi UU APBN 2025

Kasus Video Bokep Mirip Azizah Salsha Diklaim Segera Naik ke Penyidikan

Selebgram Azizah Salsha mengklaim bahwa kasus pencemaran nama baik termasuk kasus video porno yang disebut mirip dirinya telah mengalami perkembangan signifikan.
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru