HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa selama ini mereka selalu berusaha untuk mengajukan kepada Komnas HAM untuk mencap peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Tujuh Juli) sebagai pelanggaran HAM berat.
Bahkan, sebagai partai penguasa selama 10 tahun terakhir, Ganjar menyebut bahwa PDIP juga meminta publik ikut mendukung agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kita menyampaikan kepada Komnas HAM agar ini dicatat sebagai pelanggaran HAM berat. Tentu itu butuh perjuangan, butuh dukungan publik agar kemudian tidak terulang,” kata Ganjar dalam pernyataannya pada Sabtu (27/7) seperti dikutip Holopis.com.
Kendati demikian, Ganjar mengklaim justru mereka kerap mendapatkan penolakan dari penguasa yang notabene dahulu adalah partainya sendiri.
“Sudah lama kita ajukan. Setiap tahun kita mengajukan, terus-menerus, tapi kan itu butuh perjuangan. Sekali lagi, ketika kemudian penguasa menolak itu, ya kita berjuang terus-menerus,” klaimnya.
Oleh karena itu, Ganjar kemudian mengingatkan bahwa peristiwa Kudatuli bisa juga menimpa partai apa pun.
“PDI Perjuangan mengalami serbuan secara fisik, mengalami tekanan. Kita merespons ke pengadilan dan seterusnya sampai kita menang. Tapi ingat, dalam bentuk lain, Kudatuli bisa terjadi pada parpol apa pun di mana pun,” ucapnya.
Tekanan itu pun bisa dengan berbagai bentuk mulai dari intimidasi maupun upaya lainnya dalam menekan partai politik.
“Mereka tidak berani bicara, mereka seperti dicucuk hidungnya dan mengekor saja. Maka hancurlah demokrasi,” klaimnya.
