BerandaNewsPolhukamHabib Syakur Harap Publik Beri Kepercayaan Polri Tuntaskan Kasus Afif Maulana

Habib Syakur Harap Publik Beri Kepercayaan Polri Tuntaskan Kasus Afif Maulana

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid tak ingin terlalu membahas tentang proses penanganan kasus kematian Afif Maulana di Padang.

Menurutnya, saat ini publik sebaiknya mendukung Polri untuk menuntaskan kasus ini sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

“Saya tidak terlalu ingin mendahului proses. Saya percayakan Polri ambil langkah hukum yang kredibel. Apalagi Kapolri bilabg sudah terjunkan tim dari mabes. Kita pantau dulu prosesnya,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Rabu (3/7).

Ia justru mengkhawatirkan karena banyaknya pro kontra di kalangan publik bisa mengaburkan fakta yang sebenarnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

Sehingga ia secara pribadi memilih untuk tidak mau terlalu berkomentar sehingga ikut menjadi bagian dari penggaduh suasana.

“Tidak, saya husnudzon saja dulu sama Polri. Benar atau nggaknya Polri PRESISI nanti akan terjawab dari hasil prosesnya. Sabar dulu saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, menegaskan bahwa penanganan kasus kematian siswa SMP Afif Maulana di Kuranji, Padang, Sumatera Barat, dilakukan dengan profesional dan transparan.

Kasus yang menjadi perhatian publik ini melibatkan pemeriksaan terhadap 17 anggota satuan Sabhara Polda Sumbar dan pengawasan ketat dari berbagai lembaga, termasuk Bareskrim Polri dan pengawas eksternal seperti Kompolnas.

Kapolri Sigit menyatakan bahwa tim dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri telah dikerahkan ke Polda Sumatera Barat untuk memastikan penyelidikan dilakukan sesuai prosedur.

Mereka bertugas memeriksa dan mengevaluasi seluruh proses penanganan kasus ini, termasuk dugaan pelanggaran oleh 17 anggota Sabhara yang terlibat.

“Sudah turun dari Mabes, tim Itwasum, Propam untuk cek penyidikan dan proses yang dilakukan,” kata Sigit kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/7).

Selain pengawasan internal, kasus ini juga diawasi oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), sebagai bagian dari komitmen Polri untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini.

Sigit menegaskan bahwa kehadiran Kompolnas adalah untuk memastikan bahwa tidak ada yang ditutupi dalam proses penyelidikan.

Jenderal polisi bintang empat tersebut menegaskan, bahwa proses etik terhadap 17 anggota Polri yang diduga terlibat dalam kasus Afif Maulana adalah bukti nyata dari komitmen Polri untuk bertindak transparan dan adil. Menurutnya, jika ada pelanggaran pidana yang terungkap, tindakan hukum akan segera diambil.

“Kasus proses etik menunjukkan kami tidak ada yang ditutupi dan bila ada kasus pidana juga akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Selain itu, Sigit juga meminta Bareskrim Polri untuk melakukan supervisi penanganan kasus dugaan pidana dalam kasus tewasnya Afif Maulana.

“Tim Bareskrim juga sudah kami minta untuk supervisi,” terangnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Raffi Ahmad Bilang Nggak Dibayar Kampanyekan Marshel dan Jeje

Aktris Raffi Ahmad menepis kabar bahwa dirinya telah mendapatkan bayaran untuk mendukung calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024.

Nagita Diusulkan Jadi Cawagub, Raffi Ahmad : Kita Masih Tenang Aja

Raffi Ahmad merespon santai usulan PKB yang berencana mengusung nama Nagita Slavina untuk maju di Pilkada Sumatera Utara.

Raffi Ahmad Beri Sinyal Bakal Terjun ke Politik

Raffi Ahmad menjawab kabar bahwa dirinya bakal diusung dalam Pilkada Serentak 2024. Suami dari Nagita Slavina itu pun memberi sinyal bahwa dirinya sudah mantab bakal terjun ke dunia politik.

Gibran Bantah Rajin ke Jakarta Demi Endorse Kaesang Pangarep

Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka menjelaskan alasannya belakangan ini sering berkunjung ke Jakarta.

Jokowi : WTP Bukan Prestasi!

Presiden Jokowi (Joko Widodo) memberikan apresiasi atas kinerja sejumlah lembaga negara yang memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK.

Jokowi Kesel Birokrasi di Indonesia Masih Rumit

Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengakui bahwa birokrasi di Indonesia sampai dengan saat ini masih rumit dan tidak praktis.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS