BerandaNewsPolhukamHabib Syakur Harap Publik Beri Kepercayaan Polri Tuntaskan Kasus Afif Maulana

Habib Syakur Harap Publik Beri Kepercayaan Polri Tuntaskan Kasus Afif Maulana

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid tak ingin terlalu membahas tentang proses penanganan kasus kematian Afif Maulana di Padang.

Menurutnya, saat ini publik sebaiknya mendukung Polri untuk menuntaskan kasus ini sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

“Saya tidak terlalu ingin mendahului proses. Saya percayakan Polri ambil langkah hukum yang kredibel. Apalagi Kapolri bilabg sudah terjunkan tim dari mabes. Kita pantau dulu prosesnya,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Rabu (3/7).

Ia justru mengkhawatirkan karena banyaknya pro kontra di kalangan publik bisa mengaburkan fakta yang sebenarnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

Sehingga ia secara pribadi memilih untuk tidak mau terlalu berkomentar sehingga ikut menjadi bagian dari penggaduh suasana.

“Tidak, saya husnudzon saja dulu sama Polri. Benar atau nggaknya Polri PRESISI nanti akan terjawab dari hasil prosesnya. Sabar dulu saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, menegaskan bahwa penanganan kasus kematian siswa SMP Afif Maulana di Kuranji, Padang, Sumatera Barat, dilakukan dengan profesional dan transparan.

Kasus yang menjadi perhatian publik ini melibatkan pemeriksaan terhadap 17 anggota satuan Sabhara Polda Sumbar dan pengawasan ketat dari berbagai lembaga, termasuk Bareskrim Polri dan pengawas eksternal seperti Kompolnas.

Kapolri Sigit menyatakan bahwa tim dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri telah dikerahkan ke Polda Sumatera Barat untuk memastikan penyelidikan dilakukan sesuai prosedur.

Mereka bertugas memeriksa dan mengevaluasi seluruh proses penanganan kasus ini, termasuk dugaan pelanggaran oleh 17 anggota Sabhara yang terlibat.

“Sudah turun dari Mabes, tim Itwasum, Propam untuk cek penyidikan dan proses yang dilakukan,” kata Sigit kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/7).

Selain pengawasan internal, kasus ini juga diawasi oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), sebagai bagian dari komitmen Polri untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini.

Sigit menegaskan bahwa kehadiran Kompolnas adalah untuk memastikan bahwa tidak ada yang ditutupi dalam proses penyelidikan.

Jenderal polisi bintang empat tersebut menegaskan, bahwa proses etik terhadap 17 anggota Polri yang diduga terlibat dalam kasus Afif Maulana adalah bukti nyata dari komitmen Polri untuk bertindak transparan dan adil. Menurutnya, jika ada pelanggaran pidana yang terungkap, tindakan hukum akan segera diambil.

“Kasus proses etik menunjukkan kami tidak ada yang ditutupi dan bila ada kasus pidana juga akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Selain itu, Sigit juga meminta Bareskrim Polri untuk melakukan supervisi penanganan kasus dugaan pidana dalam kasus tewasnya Afif Maulana.

“Tim Bareskrim juga sudah kami minta untuk supervisi,” terangnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Menko Polhukam Tegaskan Transformasi Digital Bagi Polri Bukan Opsi, Tapi Keharusan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menekankan, bahwa transformasi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Terutama dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja Polri.

Ditangkap di Banten, KPK Sebut Muhaimin Kerap Mangkir Panggilan Pemeriksaan

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Muhaimin Syarif, tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba pada hari Selasa (16/7).

Polres Metro Bekasi Tangkap 30 Pelaku Tawuran, Belasan Sajam Diamankan

Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah berhasil menangkap sedikitnya 30 orang dalam kasus tawuran hanya dalam kurun waktu enam bulan atau 1 semester saja.

Bey Machmudin Ajak Pemuda dan LSM Jadi Agen Antikorupsi

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengajak kepada seluruh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjadi agen perubahan dan pelopor antikorupsi di lingkungannya masing-masing.

Mendag Usulkan Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, atau lebih dikenal dengan sebutan Satgas Pengawasan barang impor ilegal kepada Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

PB SEMMI Sarankan Gus Yahya Jangan Beri Sanksi 5 Tokoh Muda NU Foto di Israel

Ketua bidang Hukum dan HAM PB SEMMI, Gurun Arisastra menilai bahwa sikap Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memberikan sanksi kepada kelima tokoh muda NU yang berswafoto dengan Presiden Israel, Isaac Herzog kurang pas.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS