BerandaNewsPolhukamPDIP Bakal Polisikan Tim Penyidik KPK Usai Sita HP Hasto

PDIP Bakal Polisikan Tim Penyidik KPK Usai Sita HP Hasto

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Penyitaan Handphone Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuntut panjang. Handphone Hasto dan satu ponsel milik stafnya, Kusnadi disita oleh penyidik KPK saat pemeriksaan di Gedung KPK terkait kasus Harun Masiku.

Tim Hukum DPP PDIP berencana melaporkan hal ini ke aparat kepolisian, Kamis (13/6) hari ini.

“Tim Hukum DPP PDI Perjuangan akan melaporkan ke Polda Metro Jaya,” kata Juru Bicara PDIP, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim di Jakarta, Rabu (12/6) seperti dikutip Holopis.com.

Dia menduga, perlakuan yang dilakukan oknum penyidik bukanlah keteledoran. Terlebih, barang yang disita berisikan hal-hal yang sifatnya strategis dan rahasia untuk Pilkada 2024 mendatang.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Dokumen itu berisikan hal-hal yang sifatnya strategis, dan rahasia terkait dengan kebijakan-kebijakan politik, strategi-strategi partai ke depan termasuk isu-isu Pilkada 2024,” ungkap Chico.

Chico pun beranggapan langkah itu justru mencoreng nama KPK sebagai sebuah institusi yang diharapkan menjadi pelopor dalam penegakan hukum di Indonesia.

Sekadar informasi, alasan penyitaan ponsel itu untuk melacak eks caleg PDIP, Harun Masiku yang kini sudah buron selama bertahun- tahun.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, setelah disita, penyidik KPK sedang mendalami isi ponsel Hasto Kristiyanto demi bisa menangkap buronan Harun Masiku yang berstatus tersangka kasus korupsi.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

KPK Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Proyek Shelter Tsunami NTB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka korupsi dugaan Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) ...

Polda Jabar Girang Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Tak Bahas Ganti Rugi

Polda Jabar mengaku hanya bisa pasrah dengan putusan Hakim Tunggal PN Bandung atas gugatan praperadilan Pegi Setiawan.

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Pengamat Imbau Penambahan Angkutan Umum Libatkan Bappenas dan Kemendagri

Djoko Setijowarno meminta kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan angkutan umum tidak berhenti sampai tingkat Kementerian Perhubungan, sebab keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.

Bamsoet Anggap Tempo Tak Profesional Angkat Berita S2-nya

Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta semua jurnalis melakukan kegiatan profesinya secara profesional dan patuh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Salah satunya terkait dengan pemberitaan dirinya yang dianggap telah terjadi pengaburan fakta oleh TEMPO Media Group.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS