HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan menerapkan kebijakan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), yang akan dipotong dari gaji pekerja setiap bulannya. Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra, serta penolakan dari para pekerja hingga pengusaha.
Ditengah pro kontra tersebut, akun X @PartaiSocmed mengunggah sebuah postingan dugaan akan adanya gelontoran dana untuk penggiringan opini agar masyarakat bisa menerima kebijakan yang menurut mereka sangat memberatkan.
“Terpantau akan ada gelontoran dana bagi media mainstream dan buzzer untuk mendukung TAPERA. Lihat saja nanti akan terjadi penggiringan opini besar2an agar publik menerima penghasilannya dipotong secara paksa tiap bulan,” tulis @PartaiSocmed seperti dikutip Holopis.com, Jumat (31/5).
“Bocoran: Bentuk penggiringan opininya adalah masyarakat dikesankan seolah2 setuju dengan program TAPERA dan pihak2 yg menolak akan dituduh sebagai provokator bahkan buzzer,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melanjutkan rencana pemotongan gaji para karyawan swasta maupun BUMN untuk tabungan perumahan rakyat (Tapera).
Rencana pemotongan sebesar 3% itu pun dikatakan Jokowi masih dalam tahap penghitungan. Sehingga, pemerintah pun tidak akan ambil pusing dengan reaksi masyarakat atas tindakan pemotongan yang dipaksakan tersebut.
Kemudian, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KSPSI Mohammad Jumhur Hidayat memprotes wacana kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memungut uang rakyat dengan dalih Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Hal senada juga disampaikan oleh Presiden Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia, Gofur menyampaikan bahwa pihaknya dengan tegas menolak kebijakan pemotongan gaji pekerja untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan aksi unjuk rasa besar-besaran untuk mendesak kepada Presiden Joko Widodo agar tidak menjalankan kebijakan iuran Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat).
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani mengatakan APINDO telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai Tapera.
