HOLOPIS.COM, JAKARTA – Saksi ahli Psikologi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Prof Hamdi Muluk mengatakan bahwa peningkatan bantuan sosial (bansos) bisa sangat berkorelasi dengan meningkatnya perilaku pemilih atau voting behavior dalam konteks pemilu, kepercayaan, dan dukungan dari penerima manfaat tersebut.
Fenomena bantuan sosial (social assistance) dinilai punya peranan cukup signifikan dalam memengaruhi preferensi pemilih pada Pemilu 2024.
Hal tersebut diungkapkan Hamdi saat menjadi salah satu ahli yang diajukan pemohon Ganjar-Mahfud pada sidang sengketa Pilpres 2024, perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hamdi mengatakan bahwa berdasarkan hasil meta analisis yang dilakukannya, bansos memiliki peranan sebesar 29% sebagai faktor yang menentukan preferensi pemilih.
Menurut Hamdi, ini menunjukkan adanya korelasi positif yang moderat antara bansos dan dukungan politik masyarakat.
“Ini berarti secara umum peningkatan bantuan sosial berkorelasi dengan peningkatan perilaku voting, kepercayaan, dan dukungan dari penerima manfaat,” kata Hamdi pada sidang yang dipimpin langsung Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (2/4) seperti dikutip Holopis.com.
Hamdi menjelaskan bahwa faktor social aids (bansos) punya peran 29% terhadap preferensi pemilih. Sementara itu, sekitar 71% ditentukan penyebab-penyebab lain. Misalnya karena ketokohan, suka, agama, sosiologis, dipengaruhi teman, analisis terhadap kemampuan paslon, kampanye dan seterusnya.
Dia pun menegaskan bahwa pemilu di Indonesia mirip dengan pemilu di Nigeria, di mana dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai, tingkat kepuasan terhadap petahana meningkat. Sebab, menurut hasil riset Change & Oigbochie 2023, petahana dievaluasi oleh rakyatnya secara positif. Conditional Cash Transfers di Nigeria membuat para pemilih memastikan preferensi politiknya. Bahkan dalam beberapa studi, menurut Hamdi, disebutkan bahwa petahana telah melakukan kebaikan seperti Sinterklas dan membuatnya dipilih lagi.
“Ini kenapa politisasi bansos ini menjadi problematik dalam konteks demokrasi kita hari ini, karena satu. Bansos ini hanya bisa dikendalikan oleh orang yang memiliki otoritas (petahana),” tuturnya.
Hamdi menambahkan petahana memang tidak maju pada Pemilu 2024, tapi ada istilah ‘teman saya’, ‘setengah petahana’ yaitu anak presiden yang maju menjadi calon wakil presiden. Dengan demikian dibangun opini publik bahwa ‘setengah petahana’ mewakili petahana yang mendorong mekanisme psikologis kepuasan terhadap petahana dikonversikan terhadap ‘si setengah petahana’.
