HOLOPIS.COM, JAKARTA – TPN Ganjar-Mahfud kembali menuding banyaknya kecurangan yang terjadi saat pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis bahkan sampai menyebut, Pilpres 2024 adalah yang paling tidak demokratis sejak Reformasi di tahun 1998.
“Ini Pilpres yang menurut saya, paling tidak demokratis, setelah Reformasi 98,” kata Todung dalam pernyatannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (17/1).
Todung yang pernah menyarankan agar bansos dihentikan di masa kampanye itu pun mengklaim telah banyak terjadi dugaan konspirasi dan kecurangan pada Pilpres 2024.
“Fakta membuktikan adanya upaya untuk memenangkan salah satu paslon dan adanya dugaan kecurangan yang telah diamati,” klaimnya.
Todung kemudian memamerkan sejumlah kejadian yang diklaim sebagai bukti terjadinya kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024. Dimana diklaim itu adalah hasil intervensi yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi.
Dari semua bukti yang diklaimnya tersebut, Todung berpendapat bahwa tindakan itu dapat mempengaruhi perilaku para pemilih, yang dikenal sebagai ‘voting behavior’.
Todung kemudian juga menyayangkan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang hanya bekerja berdasarkan laporan, bukan melakukan tindakan preventif dengan melakukan investigasi di lapangan agar mencegah kecurangan.
