HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait dugaan adanya kebocoran distribusi pupuk, yang akhirnya membuat para petani kesulitan mendapat pupuk di masa tanam ini.
Dia mengakui, bahwa dugaan tersebut kemungkinan bisa terjadi. Namun ia memastikan pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk.
“Memang ada kebocoran (distribusi pupuk subdidi) begitu, tapi semua akan diawasi dan dikontrol,” kata Jokowi dalam keterangan persnya usai melakukan tanam padi bersama di Kabupaten Banyumas, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (3/1).
Dia pun menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi pupuk yang disubsidi oleh APBN. Ia mewanti-wanti agar pupuk subsidi benar-benar tersalurkan ke tangan petani.
“Ya itu harus dikontrol terus, distributor, pengecer, dikontrol, jangan sampai pupuk subsidi dijual ke tempat yang bukan petani,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Orang nomor satu di Indonesia itu juga merespon keluhan para petani yang kesulitan mendapat pupuk seusai kebijakan pembelian pupuk menggunakan kartu tani diterapkan.
Jokowi pun menekankan, bahwa untuk mendapatkan pupuk, para petani juga bisa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ia juga mengatakan, di masa panen ini pemerintah telah menyiapkan 1,7 juta ton pupuk dari PT Pupuk Indonesia.
“Saya kira itu mencukupi dan keluhan pupuk saya harapkan tidak ada lagi,” tutur mantan Walikota Solo itu.
Selain itu, Jokowi juga memberikan sinyal positif terkait rencana pemerintah menambah subsidi pupuk bagi para petani. Ia mengaku telah memerintahkan Menteri Pertanian (Mentan) untuk meminta anggaran tambahan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Subsidi pupuk saya sudah meminta ke Mentan (Menteri Pertanian) untuk ajukan dana tambah Rp14 triliun untuk subsidi pupuk,” ujarnya.
Hal itu dilakukan untuk meningkatkan produksi beras di masa panen periode Maret-April di tahun ini.
