BerandaNewsPolhukamPSI Ungkap Sulitnya Pembangunan Rumah Ibadah Agama Minoritas di Kota Tangerang

PSI Ungkap Sulitnya Pembangunan Rumah Ibadah Agama Minoritas di Kota Tangerang

HOLOPIS.COM, JAKARTA – PSI ( Partai Solidaritas Indonesia) menyayangkan kondisi di Kota Tangerang yang terbilang masih belum memaknai makna toleransi secara sepenuhnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie dalam acara pertemuan dengan tokoh lintas agama di Kita Tangerang, Banten pada Selasa (2/1) mengungkapkan, masih banyak hambatan bagi kaum agama minoritas dalam membangun rumah ibadah.

“Salah satu isu yang berulang kali disebut adalah tentang kesulitan mendirikan rumah ibadah,” kata Grace Natali dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (3/1).

Grace menyebut, ada data tidak resmi yang disampaikan oleh salah tokoh lintas agama yang hadir yang menyebutkan sebagian besar rumah ibadah minoritas di Tangerang kemungkinan ilegal.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Bahkan menurut data yang unofficial dari salah satu tokoh, jangan-jangan sebagai sebagian besar atau hampir seluruhnya dari rumah ibadah kelompok minoritas mungkin tidak punya izin karena memang begitu sulit mendapatkan izin,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Grace pun menjelaskan bahwa Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep yang ikut dalam pertemuan menjanjikan akan mengupayakan kemudahan dalam proses pembangunan rumah ibadah.

Hal tersebut ditegaskan Grace, menjadi salah satu komitmen partainya untuk terus memperjuangkan toleransi beragama di Indonesia tanpa pandang bulu.

“Kami menegaskan komitmen PSI bahwa PSI dari dulu sampai sekarang nggak berubah, akan selalu memperjuangkan agar ada kemudahan mendirikan rumah ibadah, kemudahan untuk beribadah, itu akan terus menjadi perjuangannya PSI,” tegasnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

PB SEMMI Apresiasi Polri Berhasil Bongkar Laboratorium Narkoba di Malang

Donny mengatakan bahwa masyarakat Indonesia akan selalu mendukung langkah Polri dalam melakukan penegakkan hukum terutama terhadap kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena sudah sangat meresahkan di Indonesia.

Mahfud MD Harap Rektor Transparan soal Pemberhentian Dekan FK Unair

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Mahfud MD memberikan respons atas diberhentikannya Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof. Budi Santoso oleh Rektor Unair Rektor Unair Prof. Nasih.

Pemerintah Beri Perhatian Khusus soal Kasus Kekerasan di Pesantren

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan dan mengutuk keras terjadinya kasus kekerasan di lingkup pondok pesantren hingga menyebabkan hilangnya nyawa santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Kementerian PPPA Bakal Ajak Ngobrol Organisasi Perempuan soal UU KIA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyambut baik disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Hasyim Ashari Dipecat Karena Kasus Asusila, Kaesang : Itu yang Terbaik

Ketua Umum PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kaesang Pangarep) ikut menanggapi perihal putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Ashari.

Ini Alasan Polda Metro Belum Tahan Firli Bahuri di Kasus Pemerasan SYL

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto berkelit bahwa pihaknya lamban dalam penyelesaian perkara mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS