HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anies Baswedan masih ngotot bahwa dirinya paling sukses meredam ketegangan antar umat beragama saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Calon presiden nomor urut 1 mengklaim bahwa hal itu berhasil dilakukannya karena proses interaksi yang dilakukannya dengan semua kelompok.
“Saya tidak membatasi di dalam berinteraksi, dari segala kelompok yang ada di Jakarta saya berinteraksi dengan semua,” kata Anies Baswedan pada Jumat (15/12) seperti dikutip Holopis.com.
Pria yang tersangkut kasus korupsi Formula E itu kemudian juga sesumbar bahwa Jakarta menjadi kota yang aman, tenang, dan damai selama 5 tahun terakhir di bawah kepemimpinannya.
“Semua dijangkau, tapi ketika sampai kepada pengambilan keputusan sampai kepada kebijakan, prinsip kesetaraan inilah yang dipegang. Dengan prinsip itu kami bersyukur Jakarta selama kami bertugas menjadi kota yang aman, tenang, damai,” klaimnya.
Lebih lanjut, Anies juga menyebut tak ada ketegangan antarumat beragama di Jakarta selama 5 tahun terakhir. Dia bersyukur Jakarta menjadi kota yang aman dan tenang.
“Mungkin kalau bapak ibu ingat-ingat adakah keramaian Jakarta karena ketegangan antar agama? tidak ada. Ketegangan antar umat? tidak ada. Jadi kalau bertanya tentang Jakarta, alhamdulillah Jakarta tenang, aman, teduh, 5 tahun terakhir ini,” jelasnya.
Lantas, bagaimana sebenarnya kondisi toleransi beragama di Jakarta selama Anies Baswedan menjabat?
Dari Data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta berdasarkan wilayah, rumah ibadah milik umat Nasrani ternyata paling banyak menghilang yakni mencapai 1449 gereja tutup.
Berikut datanya :
Jakarta Selatan
2018 memiliki 472 gereja, 2022 memiliki 147 gereja.
Jakarta Timur
2018 memiliki 955 gereja, 2022 memiliki 406 gereja.
Jakarta Barat
2018 memiliki 674 gereja, 2022 memiliki 312 gereja.
Jakarta Utara
2018 memiliki 555 gereja, 2022 memiliki 310 gereja.
Jakarta Pusat
2018 memiliki 131 gereja, 2022 memiliki 164 gereja
Seperti diketahui Sobat Holopis, sejumlah kasus intoleransi pun kerap terjadi semasa Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun jelang menjabat.
Salah satu kasus yang sempat menonjol ketika Gereja Kristen Indonesia (GKI) Ampera di daerah Jagarkarsa pada tahun 2019 sempat ditolak oleh masyarakat sekitar. Penolakan itu bermula ketika Yayasan Wisesa Wicaksana mengajukan permohonan ingin mengalihfungsikan rumah tersebut menjadi tempat ibadah GKI Ampera.
Tak hanya itu, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo memaparkan pihaknya menerima 10 aduan terkait diskriminasi yang terjadi di sekolah di Jakarta. Kasus tersebut mulai dari ajakan tidak memimpin ketua OSIS dari nonmuslim hingga paksaan seorang siswi untuk menggunakan hijab.
Setara Institute pun pernah mencapt DKI Jakarta mendapatkan skor toleransi terendah karena sepanjang November 2016 sampai Oktober 2017 setidaknya ada 14 peristiwa yang berhubungan dengan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Ibu Kota.
Dimana momen itu diketahui berlangsung saat Pilkada DKI Jakarta yang akhirnya dimenangkan Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno.
Ia mencontohkan, sejumlah peristiwa yang memperlihatkan sikap intoleran, yakni pelarangan shalat jenazah bagi pendukung calon gubernur tertentu atau sejumlah kasus persekusi yang lainnya.
Kemudian, semakin menempatkan DKI diposisi buncit dalam Indeks Kota Toleran (IKT) karena pemerintah provinsi (pemprov) tidak merespon atau menindak tegas aksi intoleran tersebut, dalam bentuk regulasi atau penindakan.
