HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024.
Penyerahan DIPA 2024 ini merupakan kali terakhir bagi pemerintahan Jokowi, mengingat masa kerja kabinet Indonesia Maju akan berakhir pada tahun 2024.
“2024 adalah tahun terakhir kabinet Indonesia Maju,” kata Sri Mulyani seperti dikutip Holopis.com, Rabu (29/11).
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyerahan DIPA tahun anggaran 2024 yang diberikan kepada para pimpinan lembaga, menteri dan kepala negara dilakukan secara digital, dengan cara meletakkan telapak tangan di atas layar sentuh di podium berlogo Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Adapun sebelum mendampingi Presiden Jokowi menyerahkan DIPA, Sri Mulyani terlebih dahulu menyampaikan laporannya terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024.
Dikatakannya, bahwa anggaran belanja 2024 nantinya akan berfokus dalam menuntaskan infrastruktur prioritas, percepatan tranformasi ekonomi hijau, serta mendukung reformasi birokrasi dan aparatur negara.
Selain itu, anggaran belanja 2024 juga mendukung pelaksanaan pesta demokrasi alias Pemilu 2024 serta Pilkada, dan juga untuk memperkuat ketahanan dan keamanan di Tanah Air.
Sementara untuk TKD, Sri Mulyani mengatakan, bahwa pihaknya telah menambah alokasi anggaran sebesar 5,3 persen dari alokasi TKD yang ditetapkan sebelumnya, menjadi Rp857,6 triliun.
Adapun penambahan porsi TKD ini ditujukan untuk mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di daerah, terutama bagi PPPK guru dan tenaga kesehatan (nakes).
Selain itu, tambahan anggaran juga dimaksudkan untuk mendukung operasional sekolah, PAUD, dan pendidikan kesataraan, meningkatkan pelayanan publik daerah, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
Untuk DIPA terakhir ini, Sri Mulyani menekankan bahwa tidak semua kegiatan yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah dapat dikabulkan.
“Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf karena ini adalah penyerahan dipa terakhir bagi kabinet ini bahwa tidak seluruh permintaan dan kebutuhan anggaran Kementerian lembaga dan pemerintah daerah selalu dapat kami penuhi,” tuturnya.
Namun dia menegaskan, APBN berupaya maksimal dalam mendukung tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Maju dengan terus membangun fondasi kualitas SDM, infrastruktur, dan mendukung reformasi lainnya
