HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menerima delegasi perwakilan Serikat Buruh dari beberapa negara dipimpin Andi Gani Nena Wea, selaku Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) pada Rabu (19/7) kemarin.
Perwakilan serikat buruh dari Belgia, Malaysia dan Jepang telah menyampaikan keprihatinan atas kondisi demokrasi dan berbagai tekanan yang dialami oleh para anggota serikat buruh di Myanmar oleh pemerintah Junta militer Myanmar, untuk menjadi masukan kepada Pemerintah Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN saat ini.
Delegasi terdiri dari Monina Wong, ITUC Belgia, Patuan Samosir, ITUC-Asia Pacific, Yoshiko Norimatsu, JTUC RENGO Japan, Apolinar Tolentino, BWI Internasional Malaysia, dan Khaing Zar Aung, CTUM Myanmar, Jerman.
Dalam kesempatan itu, perwakilan serikat buruh mengharapkan peran aktif Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN dalam mendorong perbaikan kondisi di Myanmar.
Merespons positif dialog tersebut, Menko Mahfud menyampaikan, bahwa perlu ada penekanan jika buruh harus bersatu untuk saling memberikan dukungan terhadap penolakan praktik perbudakan, seperti keluhan para delegasi tentant kondisi kaum buruh di Myanmar.
“Peranan buruh dalam mendukung kehidupan demokrasi termasuk di Indonesia. Kaum buruh dimanapun perlu bekerjasama dengan berbagai pihak dan tidak lagi bisa ditekan termasuk di Myanmar,” kata Mahfud MD dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com.
Kemudian, Menko Polhukam menyampaikan bahwa Pemerintah RI juga mengalami kesulitan dalam melindungi tenaga kerja WNI yang bekerja di Myanmar, karena kondisi pemerintahan saat ini di Myanmar.
Terlebih pada tenaga kerja WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam kaitan ini negara-negara ASEAN saat KTT Labuan Bajo bulan Mei lalu telah menyepakati untuk bekerjasama menghadapi TPPO.
Mahfud menekankan, bahwa pemerintah Indonesia sangat ingin selalu mendengar apa yang menjadi keluhan dan masukan dari kalangan buruh. Tujuannya adalah agar ada formula-formula perbaikan di kemudian hari.
“Pemerintah RI selama ini untuk masalah sosial yang terkait perburuhan tidak akan meninggalkan kaum buruh dan akan selalu melakukan dialog dengan kaum buruh,” ujarnya.
Menko Polhukam yang juga selaku ketua ASEAN Political and Security Council (APSC) dari Indonesia, pun sangat menerima dan mendukung masukan dari perwakilan serikat buruh ASEAN ini.
