HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa upaya untuk mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis baru bara memang tidak mudah.
Terdapat sederet tantangan yang harus dihadapi, utamanya dari sisi skema pembiayaan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. Salah satunya yakni terkait taksonomi perpajakan sektor swasta.
“Sektor swasta memiliki kendala untuk bisa berpartisipasi karena berkaitan dengan taxonomny perpajakan. Ini yang harus kita atasi,” kata Sri Mulyani sebagaimana dikutip Holopis.com dari unggahan di akun Instagram pribadinya, Jumat (23/6).
Adapun tantangan lainnya, lanjut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, yaitu menyangkut cost of borrowing atau biaya pinjaman yang terhitung masih tinggi.
“Selain itu, investasi dalam infrastruktur untuk mendistribusikan energi juga perlu menjadi perhatian,” ujarnya.
Kendati demikian, Bendahara Negara RI itu menyampaikan terima kasih kepada Menkeu Amerika Serikat, Janet Yellen yang telah mendukung Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan penerapan ETM, termasuk di bidang pasar modal.
“Saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Janet Yellen dan segenap timnya yang telah mendukung Indonesia,” tukas Sri Mulyani.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya untuk mempercepat transisi energi dari energi fosil ke energi lebih ramah lingkungan. Salah satu upayanya adalah mempensiunkan PLTU berbasis batu bara.
Untuk mempercepat masa pensiun PLTU batu bara tersebut, pemerintah meluncurkan ETM Country Platform dalam momen presidensi G20 Indonesia pada Senin (14/11) tahun lalu.
ETM tersebut diluncurkan dengan tujuan untuk memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional, maupun sektor swasta untuk ikut berpartisipasi dalam proyek energi bersih di Indonesia.
Menurut Sri Mulyani, ETM dibentuk supaya pembiayaan proyek energi bersih di Indonesia bisa dikolaborasikan melalui pembiayaan campuran dari segala sektor.
“Dengan menyediakan platform ETM ini, semua stakeholder, baik pendanaan dari bank-bank pembangunan multilateral (MDbs), bilateral, sektor swasta, akan memiliki skema regulasi yang sama untuk membuat transisi energi ini bisa tercapai,” kata Sri Mulyani.
