HOLOPIS.COM, JAKARTA – Bakal calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Keadilan, Anie Baswedan berharap agar apa yang sempat dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan pimpinan media nasional, bahwa ia akan cawe-cawe dalam kontestasi Pemilu 2024 tidak terjadi.
Hal ini disampaikan Anies pasca mendengar adanya statemen semacam itu dari Istana Negara Jakarta dan mendengar keluhan dari para relawan dan akar rumput yang mendukungnya untuk menjadi Presiden.
“Kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran,” kata Anies dalam konferensi pers bersama Tim 8 di Jakarta, Selasa (30/5) seperti dikutip Holopis.com.
Diungkapkan Anies, beberapa keluhan dan kekhawatiran yang ia terima adalah antara lain ; ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan (Pemilu).
Kekhawatiran demi kekhawatiran yang ia tangkap dari masyarakat tersebut menurut Anies cukup wajar, sebab itu menjadi efek samping dari statemen Presiden Jokowi kepada pimpinan media nasional itu, bahwa Kepala Negara itu memastikan tidak akan netral dalam kontestasi Pilpres 2024.
“Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe,” ujarnya.
Pun demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih menaruh harapan besar apa yang dikhawatirkan sebagian masyarakat khususnya mereka yang mendukungnya tidak benar-benar terjadi.
“Nah, kami berharap kekhawatiran-khawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar, itu adalah khawatiran saja dan dalam kenyataannya kita berharap Pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula,” tandasnya.
Anies ingin agar penyelenggaraan pemilu 2024 bisa berjalan sesuai dengan rencana awal dan aturan yang sama. Dimana setiap partai politik yang memenuhi ambang batas pencapresan bisa mendorong nama Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden. Tidak ada penggembosan apalagi penjegalan.
“Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan, setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama, begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama, penyelenggara juga melakukan ini dengan fair dengan baik dan netral,” sambungnya.
Baca selanjutnya di halanan kedua
