HOLOPIS.COM, JAKARTA – Aktivis sekaligus politisi, Iwan Sumule kembali dipercaya untuk menahkodai jaringan Pro Demokrasi (ProDem) sebagai Ketua Majelis. Lembaga tersebut dipimpin lagi Iwan Sumule untuk periode kedua bersama Sekjennya yakni Mujib Hermani.
Agenda penetapan Ketua Majelis ProDem dilakukan dalam format Konvensi ProDem yang dilakukan di Rumah Demokrasi, Jalan Veteran I nomor 26, Gambir, Jakarta Pusat pada hari Jumat (19/5) kemarin.
Konvensi juga sekaligus dibungkus dalam acara halal bihalal yang dilakukan oleh elemen ProDem. Hadir 7 (tujuh) majelis sidang Konvensi, mereka antara lain ; Taufik Rahzen (Repertoar), Paskah Irianto, Siti Soendjati, Swary Utami Dewi, Standarkia Latief, Efendi Saman dan Rinjani.
“Pertemuan dalam suasana halal bihalal, merupakan kelanjutan dan puncak dari serangkaian percakapan sejak dua bulan terakhir, yang disepakati saat buka bersama bulan April. Bertujuan untuk mengambil kebijakan tentang keberlanjutan jaringan dan arah politik yang akan ditempuh dalam tiga tahun ke depan,” tulis laporan kepada Holopis.com, Sabtu (20/5) malam.
Dalam agenda Konvensi ProDem, juga disepakat 4 (empat) poin penting. Mulai dari penetapan Iwan Sumule dan Mujib Hermani sebagai Ketua Majelis dan Sekretaris Jenderal jaringin aktivisi ProDem periode 2023-2026.
“Kepengurusan ini merupakan kelanjutan dari kepengurusan priode sebelumnya 2020-2023. Kesepakatan ditetapkan secara aklamasi, sekaligus ditentukan masa berakhir 20 Mei 2026,” tulis laporan lagi.
Kemudian, keputusan Konvensi yang kedua adalah kesepakatan mereka untuk membentuk tiga Komite Tindak Politik (KTP) dan Political Action Committee (PAC). Tujuannya adalah untuk membahas dan menentukan arah haluan politik jaringan. Diharapkan anggota senator dapat terlibat dan berkontribusi, setidak tidaknya pada salah satu KTP.
Komite Tindak Politik memiliki 3 (tiga) bagian sub divisi tersendiri yang memiliki tugas dan ruang lingkup kerja yang berbeda-beda.
KTP pertama adalah KTP Parlemen. Mereka bertugas untuk membantu dan mendorong aktivis jaringan yang akan terlibat di dalam kontestasi DPR, DPD dan DPRD untuk Pemilu 2024 nanti.
KTP kedua adalah KTP Kepemimpinan. Mereka bertugas untuk mendorong dan membuka dialog untuk haluan kepemimpinan Nasional, baik itu kepada Presiden dan Kepala Daerah seperti ; Gubernur, Bupati dan Walikota.
Baca lanjutannya di halaman kedua
