HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas mengaku pede dengan produksi beras dalam negeri.
Dengan produksi yang cukup, dia pun yakin Indonesia tidak perlu impor beras bukan hanya di tahun ini, tetapi hingga 2026 tahun depan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ujar Zulhas produksi beras dalam negeri pada periode Januari, Februari, Maret, hingga April mencapai 13,9 juta ton.
Sementara itu, konsumsi beras nasional rata-rata 2,6 juta ton per bulan. Jika dihitung selama empat bulan, maka total total konsumsi mencapai 10,4 juta ton.
“Kalau produksinya 13,9 juta ton, yang kita konsumsi 10,4 juta ton, berarti kita sampai April sudah surplus 3,5 juta ton,” kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Selasa (11/3).
Dengan kelebihan stok ini, Zulhas menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu melakukan impor beras, selama Perum Bulog mampu menyerap sebagian dari surplus beras tersebut.
“Kalau Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta ton itu, enggak usah semua, 2 juta ton saja, maka tahun ini kita pastikan aman stok beras kita. Kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan,” katanya.
Adapun salah satu faktor utama meningkatnya produksi beras, menurut Zulhas, adalah distribusi pupuk yang tepat waktu. “Pupuk sampai sebelum waktu tanam, produktivitas naik,” jelas dia.
Namun pemerintah masih akan berupaya agar distribusi pupuk bersubsidi semakin efektif, salah satunya yakni dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi.
Tim ini, terang Zulhas, akan memastikan 9,55 juta ton pupuk subsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan musim tanam.
“Jadi ini Pokja Pupuk Bersubsidi, ya. Karena yang 9,55 juta ton (pupuk) itu bukan barang dagangan, itu pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, perlu diawasi,” tegasnya.
Zulhas memastikan, Pokja bentukannya ini akan terus memantau penyaluran pupuk subsidi untuk menghindari adanya penyimpangan. Di sisi lain, evaluasi juga akan dilakukan secara berkala untuk memastikan pupuk tiba tepat waktu dan sesuai kebutuhan musim tanam.
“Ini kan terus menerus diawasi. Sehingga nanti setahun 9,5 juta ton itu ke mana saja diawasi. Karena kalau enggak diawasi, nanti tahun depan telat lagi,” katanya.
Lebih lanjut, Zulhas pun menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan diam apabila kemudian ditemukan adanya penyimpangan terkait distribusi pupuk bersubsidi. Ia menegaskan akan menyerahkan kepada aparat jika ada penyimpangan.
“Ya, kalau ada yang tidak beres, ya serahkan ke hukum. Kalau ada pejabat yang tidak beres, ya ditindak,” tandasnya.
