Tujuannya jelas, membantu petani mengolah lahan, mempercepat musim tanam, dan mengurangi biaya produksi.
Karena itu, Amran meminta polisi memberikan hukuman berat kepada siapa pun yang terbukti menyelewengkan bantuan tersebut.
“Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, tidak ada biayanya. Ini bantuan pemerintah untuk petani. Yang bermain-main harus dihukum seberat-beratnya. Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya, harus diberi efek jera,” tegasnya.
Amran juga mengingatkan aparat agar tidak tebang pilih dalam mengusut dugaan mafia alsintan.
Ia meminta penindakan dilakukan sampai ke daerah, baik melalui kepolisian resor (Polres) maupun kepolisian daerah (Polda).
Bahkan, ia secara khusus menepis anggapan bahwa hubungan keluarga dengan pejabat bisa menjadi tameng untuk menghindari hukum.
“Kalau ada yang mengatakan ada kerabatnya menteri, memang saya keluarga semua dari Nabi Adam. Tidak ada kerabat-kerabatan. Kalau ada yang salah di sektor pertanian, tindak. Siapa pun yang bermain-main harus dihukum. Tidak boleh ada pengecualian,” ujarnya.
Ia mengapresiasi dukungan aparat intelijen Kodam dan kepolisian dalam mengungkap dugaan praktik penyalahgunaan bantuan pertanian tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian karena nilai bantuan alsintan yang disalurkan pemerintah tidak sedikit.
Sepanjang 2026, Kementerian Pertanian telah menyalurkan 4.277 unit traktor roda empat dan 10.011 unit traktor roda dua, ditambah berbagai peralatan pertanian lainnya.
Seluruh bantuan tersebut merupakan bagian dari program modernisasi pertanian yang didorong pemerintah.
Dengan mekanisasi, petani diharapkan tidak lagi mengandalkan sepenuhnya cara pengolahan lahan tradisional.
Traktor memungkinkan pekerjaan pengolahan tanah berlangsung lebih cepat.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!