HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah merampungkan penyusunan regulasi terkait integrasi sistem tarif jalan tol yang ditargetkan terbit pada tahun ini. Aturan tersebut disiapkan sebagai landasan untuk menggabungkan skema pembayaran pada ruas-ruas tol yang saling terhubung agar lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian regulasi sebelum membahas besaran penyesuaian tarif pada ruas-ruas tol yang akan diintegrasikan.
“Soal integrasi tarif jalan tol, ada peran BPKP, Kejaksaan juga di situ. Makanya kemudian karena melibatkan banyak stakeholders sehingga perlu waktu lebih lama,” ujar Dody dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, dikutip Holopis.com, Sabtu (21/11).
Dody menjelaskan, proses penyusunan aturan membutuhkan kehati-hatian karena jalan tol merupakan infrastruktur padat modal (heavy investment) yang berkaitan erat dengan kepastian hukum bagi investor. Pemerintah ingin memastikan kebijakan integrasi tarif tidak menimbulkan persoalan hukum maupun mengganggu iklim investasi nasional.
“Karena kalau salah jadi masalah besar, karena jalan tol ini heavy investment. Jadi semuanya itu rigid sekali untuk meyakinkan kepada para investor bahwa negara ini tidak pernah bermain-main dengan urusan investasi dari mana pun tempatnya,” tegas Dody.
Setelah regulasi diterbitkan, Kementerian PU bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan membahas dan menghitung besaran penyesuaian tarif pada ruas-ruas yang masuk dalam skema integrasi.
Jabodetabek, Medan Raya, dan Surabaya Raya Jadi Prioritas
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Ni Komang Rasminiati, menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Permen) PU tentang Pedoman Integrasi Jalan Tol telah memasuki tahap harmonisasi bersama Kementerian Hukum.
“Alhamdulillah, untuk sampai saat ini penyusunan regulasi berupa Peraturan Menteri atau Rancangan Permen PU tentang Pedoman Integrasi Jalan Tol sudah pada tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum,” ungkap Komang.
Komang mengatakan, pemerintah mengupayakan regulasi tersebut dapat segera diundangkan pada November atau Desember 2026. Aturan itu nantinya menjadi acuan teknis sekaligus dasar hukum untuk mengevaluasi pengintegrasian tarif tol di tiga kawasan metropolitan, yakni Jabodetabek, Medan Raya, dan Surabaya Raya.
“Mudah-mudahan tahun ini semoga itu segera dapat diundangkan sebagai dasar hukum atau payung hukum untuk melaksanakan evaluasi terhadap pengintegrasian pentarifan, terutama di kawasan metropolitan Jabodetabek, Medan Raya, dan juga di Surabaya Raya,” jelasnya.
Ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas karena memiliki jaringan jalan tol yang saling terhubung dan dikelola oleh sejumlah BUJT berbeda. Ketiganya juga memiliki volume lalu lintas komuter dan logistik yang tinggi setiap hari.
Melalui skema integrasi, sistem transaksi pada ruas-ruas tol yang terhubung diharapkan lebih sederhana. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperlancar arus kendaraan dan meringankan biaya perjalanan pengguna jalan tol.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!