MENGAPA warga di salah satu kota paling melek digital se-Indonesia justru memilih mengantri berjam-jam di loket fisik untuk membayar pajak kendaraan, ketika pemerintah sudah menyediakan aplikasi seperti SIGNAL untuk mempermudah melakukan pembayaran pajak kendaraan?
Situasi inilah yang terjadi di Daerah Khusus (DK) Jakarta, daerah dengan nilai IMDI tertinggi secara nasional (Indeks Masyarakat Digital Indonesia) sebesar 56,97% pada periode Juli-Agustus 2025 (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2025). Walaupun dengan nilai IMDI tertinggi secara nasional pada periode tersebut, Pemerintah DK Jakarta belum berhasil memindahkan sebagian besar Wajib Pajak (WP) ke ruang digital.
Terlebih lagi, kebutuhan akan layanan digital di DK Jakarta berada pada tahap yang urgent akibat rasio kepadatan kendaraan yang ekstrem. Menumpuknya 12 juta unit kendaraan di daerah Jakarta dengan luas hanya 660,98 km2, secara logis akan menciptakan kepadatan sehingga mengakibatkan penuhnya loket fisik dan antrean panjang di kantor fisik Samsat (Badan Pusat Statistik, 2024).
Kehadiran SIGNAL sebagai Solusi Mengatasi Kepadatan & Masalahnya
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah meluncurkan aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) pada 2021 sebagai penyempurnaan dari layanan e-Samsat dan juga Samolnas (Samsat Online Nasional). Logisnya, kehadiran aplikasi SIGNAL yang mempermudah pelaksanaan kewajiban pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, tetapi realitanya berbeda. Data Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) DK Jakarta pada tahun 2024 justru memperlihatkan tren penurunan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang cukup mengkhawatirkan.
Tingkat kepatuhan PKB di Jakarta berada di kisaran 33%-35% pada 2021-2022 menjadi 31%-32% pada 2023, hingga menyentuh 28%-30% pada 2024 di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat (Badan Pendapatan Daerah Jakarta, 2024 sebagai dikutip dalam Anugerah & Fitrijanti, 2025). Selain itu, jutaan kendaraan yang masih berstatus Belum Daftar Ulang (BDU) yang lebih banyak dibandingkan dengan WP aktif di DK Jakarta (seperti yang tercantum pada data Bapenda DK Jakarta tersebut), menandakan bahwa ketersediaan aplikasi SIGNAL belum otomatis berbanding lurus dengan kemudahan penggunaan aplikasi di lapangan.
Hambatan Saat Registrasi
Data Korlantas Polri (2025) menunjukkan bahwa kegagalan pendaftaran akun baru SIGNAL terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun jumlah kendaraan yang didaftarkan di aplikasi meningkat hingga 1,29 juta unit pada 2024, namun pada 2022 tercatat sebanyak 169.157 akun gagal melakukan registrasi, kemudian naik 267.973 akun pada 2023, dan menembus angka 397.387 akun gagal dari total 2.365.856 pendaftar pada 2024. Artinya, hampir 17% WP yang berniat menggunakan aplikasi SIGNAL, gagal menggunakannya pada tahap awal registrasi.
Dalam konsep Technology Acceptance Model (TAM) oleh Fred Davis (1987) menyatakan bahwa kesediaan masyarakat menerima sebuah teknologi didasarkan pada 2 hal, yaitu persepsi akan manfaat yang diperoleh (perceived usefulness) dan persepi kemudahan dalam menggunakan teknologi yang bersangkutan (perceived ease of use). Jadi, WP akan berpindah dari loket fisik ke aplikasi digital seperti SIGNAL jika aplikasi tersebut memang bermanfaat dan menawarkan kemudahan dalam penggunaannya.
Ketika data menunjukkan bahwa hampir 17% gagal registrasi akun, maka persepsi kemudahan (perceived ease of use) tersebut akan hancur dan mengakibatkan WP enggan untuk mencoba dan menggunakan aplikasi tersebut.
Tahu akan SIGNAL, Tapi Ragu Menggunakannya
Jika memang WP berhasil melewati tahap registrasi sekalipun, masalah usability/perceived ease of use belum sepenuhnya selesai. Mengacu pada konsep dimensi pengetahuan dalam Revised Taxonomy Bloom oleh Krathwohl (2002), masyarakat mungkin saja sudah mengetahui keberadaan aplikasi SIGNAL tetapi terhambat pada pengetahuan prosedural (procedural knowledge) ataupun pengetahuan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dalam aplikasi (metacognitive knowledge). Banyak warga, terutama warga yang kurang melek digital, bingung cara mengoperasikan aplikasi ataupun menyelesaikan kendala-kendala teknis seperti kendala dalam verifikasi wajah, hingga ketidakstabilan server dalam aplikasi.
Meninjau Efektivitas Sosialisasi: Masyarakat Tidak Hanya Sekadar Tahu Tetapi Bisa
Membiarkan kendala usability ini akan merugikan DK Jakarta itu sendiri. Perlu diingat bahwa PKB menyumbang sekitar Rp9,65 triliun atau sekitar 21,71% dari total pajak daerah di DK Jakarta (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DJKJ, 2024). Seperti yang ditekankan oleh Gubernur DK Jakarta Pramono Anung, digitalisasi pajak bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan merupakan sebuah instrumen untuk membangun trust WP melalui kemudahan pelayanan (BPK RI, 2025).
Oleh karena itu, Bapenda DK Jakarta bersama dengan Tim Pembina Samsat Nasional perlu mengevaluasi kembali efektivitas sosialisasi, serta memastikan agar WP tidak sekadar tahu akan eksistensi SIGNAL tetapi mengerti secara komprehensif cara menggunakannya.




💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!