Said Didu Bongkar 20 Babak Perjalanan Gibran Jadi Wapres hingga Mundur: Prabowo Terpaksa atau Dijebak?

Dia menyoroti dua persoalan. Pertama, keterlibatan Anwar Usman dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan kepentingan keluarganya. Kedua, penafsiran terhadap komposisi suara hakim konstitusi dalam pengambilan putusan.

Said Didu menyebut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian menjatuhkan sanksi etik kepada Anwar Usman hingga memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.

Meski demikian, putusan perkara tersebut tetap berlaku dan menjadi dasar bagi Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan Wakil Presiden.

Persoalan ijazah hingga jalan keluar melalui pengunduran diri

Tidak berhenti pada persoalan perubahan persyaratan usia, Said Didu juga mengangkat persoalan ijazah pendidikan menengah Gibran.

Dia menuding terdapat persoalan terkait pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon Wakil Presiden. Dalam kronologinya, dia menyebut KPU dan Kemendikbud terlibat dalam proses yang menurutnya membuka jalan bagi pencalonan Gibran melalui penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah.

Said Didu kemudian merujuk pada putusan MK tanggal 6 Oktober 2026 dalam perkara yang diajukan Denny Indrayana dan pihak lainnya. Dia menafsirkan putusan tersebut sebagai tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen lain yang setara.

Selain itu, dia menyinggung putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 atas gugatan Subhan Palal yang disebut membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran yang diterbitkan Kemendikbud pada 2019.

Rangkaian putusan tersebut, menurut Said Didu, kemudian menjadi pemicu meningkatnya tekanan politik terhadap posisi Gibran.
Dia menyebut pada 11 November 2026 DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran untuk diproses lebih lanjut.

Sehari kemudian, 12 November 2026, Gibran disebut mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Bagi Said Didu, pengunduran diri tersebut bukanlah keputusan yang diambil dalam situasi politik yang sepenuhnya bebas, melainkan akibat dari semakin sempitnya ruang bagi Gibran untuk mempertahankan jabatan.

“Karena sudah tidak ada lagi pilihan, maka tanggal 12 November 2026, Gibran mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden,” tulisnya.

Melalui 20 rangkaian peristiwa tersebut, Said Didu mengingatkan publik agar tidak hanya melihat pengunduran diri Gibran sebagai sebuah keputusan pribadi seorang pejabat negara.