Said Didu menduga Jokowi kemudian menjalankan dua strategi sekaligus, yakni menghambat calon-calon lain dan membuka jalan bagi Gibran melalui perubahan persyaratan pencalonan di MK.
Prabowo disebut berada di jalan buntu
Dalam kronologi berikutnya, Said Didu mengungkapkan bahwa Jokowi pada awalnya disebut masih memainkan dua kemungkinan politik, yakni mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
Namun, setelah hubungan politik Jokowi dan Megawati disebut semakin merenggang, Jokowi kemudian mengarahkan dukungannya kepada Prabowo.
Said Didu mengklaim Prabowo awalnya merasa memiliki keleluasaan untuk menentukan sendiri sosok pendampingnya dalam kontestasi Pilpres 2024. Akan tetapi, menurut versinya, Jokowi secara terselubung menginginkan Gibran menjadi calon Wakil Presiden.
Dia bahkan menuding sejumlah calon yang sebelumnya dipertimbangkan Prabowo mengalami kriminalisasi sehingga ruang pilihan Prabowo semakin terbatas.
“Awalnya Prabowo sudah menyiapkan 4 (empat) calon wakil Presiden, tapi karena bocor – 2 (dua) orang calon tersebut langsung dikriminalisasi. Prabowo seakan ketemu jalan buntu,” tulisnya.
Said Didu kemudian menjelaskan bahwa dalam situasi tersebut Prabowo akhirnya melamar Gibran untuk menjadi pendampingnya.
Namun, pencalonan tersebut terkendala persyaratan usia sehingga diperlukan perubahan ketentuan melalui putusan MK.
Menurut Said Didu, kondisi itulah yang kemudian melahirkan narasi bahwa Prabowo sampai lima kali melamar Gibran. Dia menilai cerita tersebut tidak menggambarkan keseluruhan proses politik yang terjadi di balik pencalonan tersebut.
“Inilah cerita yang selalu dipotong seakan Prabowo inginkan Gibran – padahal memilih Gibran karena terpaksa,” tegasnya.
Singgung peran Anwar Usman dalam putusan MK
Said Didu selanjutnya menyoroti proses gugatan di MK yang berujung pada perubahan persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden.
Dia menyebut permohonan yang diajukan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), Almas Tsaqibbirru, pada Agustus 2023 menjadi salah satu pintu perubahan ketentuan tersebut.
Dalam pandangannya, proses itu tidak bisa dilepaskan dari posisi Anwar Usman yang ketika itu menjabat Ketua MK sekaligus memiliki hubungan keluarga sebagai adik ipar Jokowi.
Said Didu menduga terdapat intervensi dalam proses penanganan perkara tersebut. Dia juga mengutip pandangan Prof. Mahfud MD mengenai persoalan etik dan konflik kepentingan yang melibatkan Anwar Usman.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!