Kesepakatan mengenai tugas, tanggung jawab, hingga pembayaran juga dilakukan dengan pihak tersebut.
Bagian yang paling disorot dari klarifikasi PWK adalah pengakuan mengenai nominal pembayaran.
Jika dalam data pengadaan tercantum angka Rp249,75 juta, PWK menyebut nilai pekerjaan yang menjadi bagian mereka hanya Rp60 juta, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Mereka menegaskan angka Rp249,75 juta bukanlah nominal pembayaran yang diterima berdasarkan pekerjaan yang mereka laksanakan.
PWK juga meminta agar informasi mengenai nilai proyek tidak dicampuradukkan dengan nilai pekerjaan yang secara khusus menjadi tanggung jawab mereka.
Perbedaan nominal tersebut menjadi salah satu poin penting yang ingin diluruskan.
Sebab, menurut PWK, penilaian terhadap keterlibatan mereka semestinya mengacu pada kesepakatan pekerjaan yang benar-benar dijalankan.
Selain menjelaskan nominal, PWK turut memaparkan batas keterlibatannya dalam program tersebut.
Mereka menyatakan posisi sebagai pelaksana pekerjaan tidak berarti memiliki kendali terhadap seluruh kegiatan, termasuk pengelolaan anggaran program maupun keputusan yang berada di luar kesepakatan kerja.
PWK mengaku hanya bertanggung jawab menyelesaikan tugas sesuai ruang lingkup pekerjaan atau Scope of Work (SOW) yang telah disepakati bersama pihak kedua.
Dengan penjelasan itu, mereka berharap publik tidak serta-merta mengaitkan seluruh nilai pengadaan dengan pendapatan perusahaan yang mengerjakan salah satu bagian proyek.
Untuk mendukung keterbukaan informasi, PWK juga menunjukkan bahwa dokumentasi kegiatan masih bisa ditonton masyarakat melalui YouTube.
Masyarakat dapat melihat materi yang diproduksi sebagai salah satu bahan untuk memahami bentuk pekerjaan yang telah dilaksanakan.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!