Terdakwa Skandal PLTU Musi Diyakini Terbukti Korupsi Berjamaah, Kapan Giliran Djoko Mulyono?

2. Jamot Jingles Sitanggang selaku staf Engineering pembangkitan dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara denda 100 juta rupiah subsider 60 hari pidana penjara pengganti.

3. Daryanto selaku Vice President control V PT PLN Indonesia Power dituntut dengan pidana penjara 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsider 60 hari pidana penjara pengganti.

4. Nehemia Indrajaya selaku Direktur PT Truba Engineering Indonesia dituntut dengan pidana penjara selama 5 tahun denda 200 juta rupiah subsider 80 hari pidana penjara pengganti.

5. Erik Ratiawan selaku Direktur PT Austindo Primadaya Abadi dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsider 60 hari pidana penjara pengganti

Sidang tuntutan ini pun diyakini semakin membuat terang peran GM pada PT. PLN Unit Induk Pembangkitan (UIK) Sumbagsel Djoko Mulyono yang sampai saat ini belum mengalami perubahan status hukum.

Padahal, nama Djoko Mulyono kental terseret dalam skandal Penggadaan Sistem Kontrol Utama (SKU) dan Automatic Voltage Regulator (AVR) PLTA Musi, Kepahiang, Bengkulu.

Nama Djoko terang-benderang disebut sebagai salah satu dari 10 nama yang disebut turut serta dalam perbuatan tindak pidana korupsi perkara PLTA Musi yang merugikan negara Rp 13 miliar, dalam surat dakwaan terdakwa Daryanto, yang dibacakan JPU Gufroni pada 17 Juli 2026.

“Jaksa harus berani mengambil tindakan tegas dan segera menentukan status hukum dengan fakta persidangan yang telah ada selama ini,” kata pengamat hukum Douglas Tobing pada Kamis (12/11).

Djoko Mulyono disebut sebagai pihak turut serta dalam dakwaan terdakwa Daryanto (Senior Specialist II Sistem Manajemen Terintegrasi dan selaku Pelaksana Tugas Senior Manager Perencanaan dan Enjiniring PT. PLN (Unit Induk Pembangkit Sumbagsel).

Peran Djoko berawal dari permintaan seorang residivis koruptor, Nehemia yang minta proyek kepada terdakwa Daryanto untuk mendapatkan pekerjaan/pengadaan pergantian Sistem Kontrol Utama dan AVR di UPDK Bengkulu. Imbalannya Jip Wrangler.

“Kemudian terdakwa bersama saksi Vicentius dan saksi Jamot Sitanggang pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi Tahun 2022 di Kantor UIK SBS Palembang, menindak lanjuti usulan pengadan Sistem Kontrol Utama dengan melakukan evaluasi dokumen,” isi dakwaan.

Dokumen itu diketahui antara lain, Dokumen Kajian Kelayakan Proyek (KKP) usulan investasi PLTA Musi Tahun 2022 yang didalamnya terdapat Kajian Kelayakan Operasi dan Kajian Kelayakan Finansial penggantian Sistem Kontrol Utama PLTA Musi Nomor 045/KKP-ENJ-UIKSBS/2021 tanggal 29 November 2021.

Dokumen itu ditandatangani oleh terdakwa (SRM Perencanaan dan Enjiniring UIK Sumbagsel) dengan saksi Djoko Mulyono (GM UIK Sumbagsel dengan usulan mengikuti usulan UPDK Bengkulu yaitu PT ABB Sakti Industri.