Aturan tersebut menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari.
Menariknya, presiden memang memiliki peran dalam proses pencalonan.
Namun, kewenangan tersebut bukan berarti Prabowo bebas menunjuk satu nama untuk langsung menjadi wakil presiden.
Konstitusi mengatur bahwa presiden harus mengusulkan dua calon wakil presiden untuk dipilih oleh MPR.
Artinya, keputusan akhir berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan.
Prabowo hanya memiliki kewenangan mengajukan dua nama, bukan menetapkan sendiri siapa yang akan menggantikan Gibran.
Dengan demikian, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dan terjadi kekosongan jabatan, kursi wakil presiden tidak otomatis bisa diisi melalui keputusan sepihak Presiden.
Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden juga diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah beberapa kali diubah.
Dalam Pasal 46 UU MD3, MPR diwajibkan menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti apabila terjadi kekosongan jabatan.
Presiden kemudian mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
Selanjutnya, MPR memilih satu dari dua nama yang diajukan tersebut.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden.
Apabila kedua calon memperoleh suara sama, pemilihan dilakukan kembali satu kali.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!