Dokter Tirta Sarankan Raffi Ahmad Pilih Fokus di RANS atau Jabatan Utusan Presiden

Menurut Dokter Tirta, rangkap peran sebagai pejabat publik dan figur yang terlibat dalam bisnis promosi dapat memunculkan bias di tengah masyarakat. Aktivitas promosi yang dilakukan Raffi berisiko terus dikaitkan dengan posisinya di lingkungan pemerintahan.

“Kalau pemerintah ngasih contoh kamu ya itu as influencer, bukan sebagai pejabat. Nah, kalau sekarang kan ada orang akan bias karena kamu tuh urusan presiden bagian kreatif dan anak muda. Jadi kamu pergi ke mana bisa jadi nanti warga akan menuduh, sekarang sudah terlanjur,” ujarnya.

Ia pun meminta Raffi memanfaatkan polemik tersebut untuk mempertimbangkan langkah ke depan, sekaligus mengajak masyarakat tetap kritis dalam mengawasi penggunaan anggaran negara tanpa ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Konteks Temuan ICW

Temuan yang disinggung Dokter Tirta merujuk pada laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tertanggal 9 November 2026. ICW mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 di portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan tersebut berasal dari dua kementerian.

Lima paket tercatat berasal dari Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara tiga paket lainnya berasal dari sejumlah satuan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026 dengan total sekitar Rp10,8 miliar.

Pekerjaan yang tercatat meliputi penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment, konten Instagram Reels dan Story, serta TikTok melalui akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Selain itu, terdapat pengadaan jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara pemerintah.

Salah satu paket yang disoroti adalah jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan Museum dan Cagar Budaya senilai sekitar Rp2,52 miliar. Sementara pengadaan penayangan Instagram Story tercatat senilai sekitar Rp575,65 juta.

ICW juga menyoroti tiga paket pengadaan KKP yang masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar. Paket tersebut berkaitan dengan jasa influencer engagement dan publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna.

Dalam laporannya, ICW mempertanyakan transparansi dan kewajaran harga pengadaan, kesesuaian belanja dengan kebutuhan kementerian, persaingan dalam proses pengadaan, serta potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan penerima kontrak.

ICW juga menyoroti bahwa pengadaan dari KKP berlangsung setelah Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada 22 Oktober 2024. Organisasi antikorupsi tersebut meminta agar persoalan ini ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan audit terhadap proses pengadaan.

Temuan ICW tersebut merupakan hasil penelusuran data pengadaan dan menjadi dasar bagi pertanyaan mengenai transparansi serta potensi konflik kepentingan. Temuan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana ataupun pelanggaran yang dilakukan Raffi Ahmad maupun PT Rans Animasi Indonesia.