HOLOPIS.COM, JAKARTA – Surat dakwaan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim mengungkap sederatan posisi atau jabatan yang diduga menerima setoran dari praktik pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Nama Menteri dengan sebutan atau ‘kode’ Rama disebut kecipratan Rp 40.000.000 juta setiap minggu.
Diuraikan dalam surat dakwaan, dugaan permintaan uang oleh pimpinan disampaikan mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra kepada mantan Kepala Subdirektorat Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji dan mantan Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi. Perintah Jaya Saputra kepada Bayu dan Junaidi untuk mencari atau mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya terjadi setelah Silmy Karim dilantik sebagai Wamen Imipas.
“Pada sekitar bulan Oktober-November 2024 atau setelah terdakwa dilantik sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Jaya Saputra memanggil Tessar Bayu Setyaji dan Juniadi Sri Priambudi di ruangannya dan menyampaikan adanya permintaan dari pimpinan yang harus dipenuhi dari penerimaan dan pengumpulan uang-uang tidak resmi atau uang loket, dengan menekankan untuk mencari sebanyak banyaknya uang klik dan uang loket dengan menghubungi Biro jasa yang mengurus Alih Status dan memberikan besaran uang yang wajib disediakan kepada Pejabat di lingkungan Kemen-Imipas yang akan disetor ke Pimpinan,” ucap Jaksa Penuntut Umum KPK saat membacakan surat dakwaan terdakwa Silmy Karim, di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, seperti dikutip Holopis.com, Kamis 29 Oktober 2026.
Adapun rincian pembagian yang disampaikan oleh Jaya Saputra sebagai berikut :
1. Rama sebutan untuk Menteri: Rp 40 juta setiap minggu;
2. Sespri: Rp 100 juta setiap bulan;
3. Ajudan Menteri: Rp 25 juta setiap minggu;
4. Sekretaris Jenderal Kemen-Imipas: Rp 50 juta setiap bulan;
5. Wakil Menteri Kemen-Imipas: Rp 100 juta setiap bulan;
6. Plt Dirjen: Rp 100 juta setiap bulan;
7. Direktur Kepatuhan Intel: Rp 25 juta setiap bulan
8. Direktur Intelijen: Rp 25 juta setiap bulan.
“Penyerahan tersebut diatas dilakukan oleh Jaya Saputra, sedangkan untuk pejabat di Subdit Alih Status diserahkan kepada Tessar Bayu Setyaji,” ungkap Jaksa.
Silmy Karim didakwa atas dugaan pemerasan dokumen izin tinggal warga negara asing (WNA). Silmy Karim diduga melakukan pemerasan bersama enam terdakwa.
Adapun enam terdakwa tersebut yakni Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam; Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra; Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo; Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi; dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah. Menurut Jaksa, Silmy Karim dkk telah melakukan pemerasan sebanyak Rp168,9 miliar.
Dari praktik dugaan pemerasan tersebut, Silmy Karim disebut diperkaya memperkaya Rp 1,2 miliar; Saffar Godam Rp 500.000.000; Jaya Saputra senilai Rp 6.532.584.769; Tessar Bayu Setyaji senilai Rp 2.881.871.025; dan Bagus Bramantyo senilai Rp 4.245.542.862. Lalu, Juniadi Sri Priambudi Rp16.307.366.374 dan Gusti Benardiansyah Rp 50.965.111.560.
Dalam dakwaan, Silmy setelah dilantik menjadi Wamen Imipas pada 21 Oktober 2026, tidak membuat kebijakan ataupun menghentikan adanya penerimaan-penerimaan tidak resmi dari pengurusan dokumen keimigrasian. Sebaliknya, Silmy justru diduga meminta jatah setoran untuk kepentingannya.
Atas dugaan tersebut, Silmy Karim dkk didakwa atas Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c UU RI No. 1 Tahun 2023 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!