Arya Fernandes Ungkap Tiga Anomali Kepuasan Publik di Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengungkap tiga anomali dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketiganya meliputi ketidakpuasan publik yang melampaui kepuasan, besarnya anggaran program strategis yang belum mendongkrak kepuasan, hingga belum terlihatnya dampak elektoral dari program pemerintah.

Arya menyampaikan analisis tersebut dalam diskusi bertajuk Capaian dan Tantangan Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia menjelaskan, berdasarkan jajak pendapat yang dipaparkannya, tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah kini lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan.

“Anomali yang pertama, belum pernah dalam sejarah elektoral kita, sejarah reformasi, atau sejak presiden dipilih secara langsung di 2004, di mana ketidakpuasan itu lebih besar dibandingkan kepuasan. Baru kali ini terjadi kalau kita pantau jajak pendapat sejak 2004,” kata Arya dalam pemaparannya saat diskusi hasil survei ASI, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Anomali kedua berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang memperoleh alokasi anggaran besar. Menurut Arya, besarnya pendanaan untuk kedua program tersebut belum berbanding lurus dengan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

“Anomali yang kedua adalah dana MBG dan Kopdes itu dikucurkan sangat besar, ratusan triliun rupiah. Namun, itu belum memberikan dampak yang positif pada meningkatnya kepuasan publik terhadap pemerintah,” ujarnya.

Adapun anomali ketiga adalah program-program strategis pemerintah dinilai belum memberikan dampak elektoral yang kuat. Arya menjelaskan, dampak tersebut dapat dilihat melalui tiga indikator, yakni tingkat kepuasan, kepercayaan publik, dan keterpilihan.

Ia menilai terdapat sejumlah kemungkinan yang menjelaskan ketidakpuasan masyarakat, mulai dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan hingga penilaian terhadap kinerja pemerintah yang belum sesuai ekspektasi.

“Jadi ada gap antara keinginan-keinginan dan realitas yang terjadi. Itu membuat kemudian orang menjadi kurang puas,” kata Arya.

Menurut dia, kepuasan publik masih berpeluang meningkat apabila pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat, mengevaluasi program strategis, memperbaiki kinerja para menteri, serta memperbaiki kondisi ekonomi.

Arya menegaskan, tanpa perbaikan pada sejumlah aspek tersebut, pemerintah akan menghadapi tantangan untuk memulihkan tingkat kepuasan masyarakat.

“Kalau enggak terjadi empat hal ini, menurut hemat saya, akan sulit kepuasan bisa rebound,” tuturnya.