Pemilu nasional mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, serta anggota DPD. Sementara Pemilu daerah/lokal mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta kepala daerah.
Dengan demikian, putusan tersebut tidak serta-merta memisahkan pemilihan anggota DPR dari Pilpres.
Hal itu juga ditegaskan MK melalui Putusan Nomor 120/PUU-XXIII/2025. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan model keserentakan pemilu tetap berada dalam koridor yang mempertahankan keserentakan pemilihan anggota DPR dan DPD dengan Presiden dan Wakil Presiden.
“Jadi jangan sampai putusan MK dibaca seolah-olah sudah membuka jalan untuk memisahkan Pileg DPR dengan Pilpres. Itu dua hal yang berbeda,” kata Arifki.
Karena itu, menurut dia, apabila Pileg dan Pilpres benar-benar hendak dipisahkan, diperlukan argumentasi konstitusional yang kuat mengenai desain tersebut.
Koalisi Pilpres Berpotensi Lebih Dinamis
Meski memiliki persoalan konstitusional, Arifki menilai gagasan Pileg lebih dahulu tetap memiliki argumentasi politik yang dapat didiskusikan.
“Ada logikanya ketika hasil Pileg digunakan sebagai gambaran kekuatan politik terbaru sebelum pencalonan Presiden. Tetapi perubahan itu bukan tanpa konsekuensi. Setelah hasil Pileg keluar, negosiasi koalisi menuju Pilpres justru bisa menjadi fase politik yang sangat dinamis,” ujarnya.
Arifki menilai perdebatan mengenai desain Pemilu 2029 seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah Pileg dan Pilpres perlu dipisahkan atau tetap digelar bersamaan.
Menurutnya, pembahasan perlu diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai melalui perubahan desain pemilu tersebut.
“Yang lebih penting adalah apa yang ingin kita capai dari desain tersebut. Kalau tujuannya membuat kekuatan partai dan kekuatan kandidat Presiden lebih independen, maka pemisahan punya konsekuensi yang signifikan. Tetapi konsekuensi terhadap sistem presidensial dan putusan MK juga harus dijawab,” katanya.
Ia menegaskan, wacana tersebut pada akhirnya menyangkut pilihan desain politik antara mempertahankan keterkaitan suara partai dan kandidat presiden dalam satu momentum atau memberikan ruang bagi keduanya untuk diuji melalui kontestasi yang berbeda.
“Jadi ini bukan cuma soal Pileg dulu atau Pilpres dulu. Ini soal apakah suara partai dan suara Presiden ingin dibiarkan saling mengerek dalam satu momentum, atau diuji lebih mandiri. Kalau ingin mengubah desainnya, silakan diperdebatkan secara terbuka, tetapi jangan lupa: ada konstruksi konstitusional dan putusan MK yang harus dijelaskan,” pungkas Arifki.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!