Posisi PSI di Koalisi Prabowo Dipersoalkan, Pengamat: Loyalitas atau Perebutan Pengaruh?

1 Shares
Ikuti Holopis di Google
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

Posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam barisan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai dipertanyakan sejumlah partai koalisi di Kabiner Merah Putih.

Dinamika tersebut dinilai bukan sekadar persoalan status keanggotaan koalisi, tetapi juga berkaitan dengan persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh politik di internal pemerintahan.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, melihat munculnya pernyataan PKB yang menduga PSI tidak lagi menjadi bagian koalisi serta saran PAN agar partai tersebut mengambil posisi oposisi dapat dibaca dari dua sudut pandang.

Pertama, sebagai upaya partai-partai koalisi menunjukkan loyalitas kepada Prabowo. Kedua, menjadi momentum bagi kekuatan politik tertentu untuk mempersempit ruang gerak PSI dalam pemerintahan.

“Ini bisa dibaca sebagai bentuk loyalitas partai-partai koalisi kepada Prabowo. Namun, di sisi lain, momentum ini juga bisa dimanfaatkan untuk mempersempit ruang politik PSI dalam pemerintahan. Dalam politik, loyalitas dan kepentingan sering kali berjalan beriringan,” ujar Arifki dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).

Menurut Arifki, polemik tersebut semakin menarik setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons absennya kader PSI di kabinet. Jokowi menyatakan pengabdian kepada negara tidak harus dilakukan melalui jabatan pemerintahan. Bahkan, berada di luar kabinet dinilai dapat memberi keleluasaan bagi PSI untuk bergerak di tengah masyarakat.

Jokowi juga menyebut PSI tengah berkonsentrasi memperbaiki dan memperkuat struktur organisasi partai sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Arifki menilai pernyataan tersebut sekaligus memberi pembenaran politik bahwa tidak berada di kabinet bukan berarti PSI kehilangan ruang untuk berkontribusi.

“Jokowi seolah memberikan legitimasi bahwa berada di luar kabinet bukan sebuah kerugian politik bagi PSI. Bahkan, ada peluang bagi PSI untuk lebih leluasa membangun organisasi dan memperkuat identitas politiknya. Ini bisa menjadi penanda perubahan orientasi PSI, dari keterlibatan dalam pemerintahan menuju penguatan kekuatan partai,” jelasnya.

Ia menilai perubahan tersebut perlu dicermati dalam konteks hubungan politik Jokowi dengan pemerintahan Prabowo. Terlebih, Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden dan tiga kader PSI, yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, serta Isyana Bagoes Oka, telah mundur dari partai.

Kondisi itu, menurut Arifki, turut mengubah ruang representasi politik yang selama ini dikaitkan dengan PSI di kabinet.

“Pertanyaannya, apakah ini memang proses penyesuaian posisi PSI untuk lebih mandiri secara politik, atau bagian dari perubahan konfigurasi pengaruh politik di sekitar pemerintahan Prabowo? Dua kemungkinan ini masih terbuka,” katanya.

Meski demikian, Arifki mengingatkan bahwa secara formal belum ada kepastian mengenai perubahan keanggotaan koalisi. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan belum ada partai yang menyatakan keluar dari koalisi. Di sisi lain, PSI melalui Grace Natalie juga menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Muhammad Ibnu Idris
Apresiasi untuk Muhammad Ibnu Idris

Menyukai tulisan ini? Dukung penulis agar dapat terus menghadirkan karya berkualitas.

Pembayaran via QRIS, GoPay, DANA, OVO & ShopeePay.
1 Shares
Ikuti Holopis di Google

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama