Meski demikian, Bursah meminta pemerintah daerah tetap diberikan ruang untuk mengawasi proyek strategis nasional yang dilaksanakan di wilayahnya.
“tetapi mestinya berikan kesempatan pemerintah daerah untuk mengawasi jalannya proyek agar pertama jaminan kualitas kalau dia ada deviasi dari spek yang dimaksud pemerintah pusat kita bisa laporkan kepada pemerintah pusat,” katanya.
Bursah bahkan mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus untuk mengawasi PSN yang menggunakan atau mengambil sebagian anggaran TKD.
“nah saya ingin ada satgas khusus untuk menangani proyek-proyek strategis nasional ini yang memanfaatkan atau mengambil sebagian dari TKD ya, dari TKD, nah supaya uang dari hasil TKD ini ya yang ditarik sebagai pusat ini bisa dilakukan secara efisien,” pungkasnya.
