JAKARTA – Istana membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menunjuk pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan informasi tersebut tidak benar.
Isu penunjukan Haji Isam sebelumnya beredar di media sosial dan menyebut pengusaha asal Kalimantan itu mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo untuk memimpin penanganan karhutla.
“Nggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” kata Prasetyo saat ditemui di Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Prasetyo menjelaskan, pemerintah memang membuka ruang bagi berbagai pihak untuk ikut membantu menangani persoalan karhutla. Namun, keterlibatan tersebut tidak berarti adanya penunjukan Haji Isam sebagai koordinator resmi.
“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kewenangannya bukan di situ,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, penanganan karhutla tetap menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah melalui instansi dan pejabat yang memiliki kewenangan. Pemerintah juga tengah menyiapkan pejabat setingkat menteri untuk menjalankan fungsi koordinasi dalam penanganan karhutla.
Isu mengenai Haji Isam mencuat ketika pemerintah sedang meningkatkan penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.
Presiden Prabowo sebelumnya meminta aparat menindak tegas pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran, baik individu maupun korporasi.
Prasetyo juga menyampaikan bahwa terdapat empat korporasi di Kalimantan Barat yang sedang dalam proses penyelidikan terkait karhutla. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah membuka kemungkinan memberikan sanksi hingga pencabutan izin perusahaan.
Di sisi lain, asap akibat karhutla di Indonesia juga dilaporkan berdampak hingga negara tetangga. Pemerintah menyebut telah melakukan komunikasi informal dengan negara-negara yang terdampak, termasuk Singapura dan Malaysia.
Dengan demikian, Istana menegaskan bahwa kabar mengenai penunjukan Haji Isam sebagai koordinator penanganan karhutla tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Meski pemerintah mengajak berbagai pihak untuk berkontribusi, fungsi koordinasi tetap berada pada pihak yang ditunjuk pemerintah sesuai kewenangannya.
