JAKARTA – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mendorong perubahan sistem pemilihan presiden (pilpres) di Indonesia menjadi satu putaran. Menurutnya, sistem tersebut dapat menjadi jalan tengah untuk tetap mempertahankan pemilihan presiden secara langsung sekaligus mengurangi ruang konsolidasi kepentingan politik dan modal setelah putaran pertama.
Anthony menjelaskan bahwa sistem pilpres dua putaran memiliki konsekuensi politik yang perlu dievaluasi. Ketika kontestasi mengerucut menjadi dua pasangan setelah putaran pertama, partai politik dan pemodal dinilai memiliki ruang lebih besar untuk memusatkan dukungan kepada kandidat yang tersisa.
Ia pun menilai bahwa momentum antara putaran pertama dan kedua dapat menjadi ruang konsolidasi kekuatan politik, pembiayaan, hingga negosiasi kepentingan.
“Jeda waktu di antara kedua putaran kemudian menjadi periode konsolidasi kekuasaan, pembiayaan, dan pembagian kepentingan,” tulis Anthony dalam tulisannya yang dikutip Holopis.com, Minggu (23/8/2026).
Menurut dia, partai yang kandidatnya gugur tidak hanya membawa dukungan politik, tetapi juga jaringan pengurus daerah, anggota legislatif, kepala daerah, relawan, akses media, hingga kemampuan mobilisasi pemilih. Seluruh sumber daya tersebut memiliki nilai politik dan ekonomi dalam proses konsolidasi menuju putaran kedua.
Anthony menyebut perpindahan dukungan tersebut berpotensi berkembang menjadi negosiasi terkait jabatan kabinet, posisi di lembaga negara, proyek pemerintah, izin usaha, konsesi, maupun pengaruh terhadap kebijakan.
Ia juga mempertanyakan anggapan bahwa kemenangan pada putaran kedua otomatis mencerminkan dukungan mayoritas pilihan pertama rakyat. Sebab, pemilih yang kandidat pilihannya gugur pada putaran pertama terpaksa menentukan pilihan di antara dua kandidat yang tersisa.
“Perolehan lebih dari 50 persen karena itu merupakan mayoritas dalam pilihan yang telah dibatasi, bukan dukungan pilihan pertama mayoritas pemilih,” tulisnya.
Pengalaman Indonesia
Anthony turut menyoroti pengalaman Indonesia dalam menerapkan pilpres dua putaran. Menurutnya, sejak pilpres langsung diberlakukan, Indonesia baru satu kali mengalami kontestasi yang benar-benar berlangsung hingga putaran kedua, yakni pada 2004.
Saat itu, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla menjadi peraih suara terbanyak pada putaran pertama dengan sekitar 33,57 persen suara. Pasangan tersebut kemudian kembali memenangkan putaran kedua dengan sekitar 60,62 persen suara.
Sementara itu, Pilpres 2009 selesai dalam satu putaran karena pasangan pemenang meraih lebih dari 50 persen suara. Pilpres 2014 dan 2019 hanya diikuti dua pasangan, sedangkan Pilpres 2024 yang diikuti tiga pasangan juga selesai dalam satu putaran karena pasangan pemenang memperoleh lebih dari 50 persen suara.
Anthony juga mengutip data mengenai pilpres di sejumlah negara. Berdasarkan catatannya, dari 47 pilpres di Amerika Latin yang mencapai putaran kedua sepanjang 1978-2017, sebanyak 35 atau 74,5 persen tetap dimenangkan kandidat yang unggul pada putaran pertama.
Ia kemudian menghitung 15 pilpres yang mencapai putaran kedua sepanjang 2018-2024. Dari keseluruhan 62 pemilihan yang disebut dalam analisis tersebut, 41 atau 66,1 persen tetap dimenangkan kandidat yang sebelumnya unggul pada putaran pertama.
Pilpres Satu Putaran Dinilai Bisa Jadi Jalan Tengah
Anthony menilai sistem satu putaran dapat menjadi alternatif di antara dua pilihan ekstrem, yakni mempertahankan pilpres dua putaran atau mengembalikan kewenangan pemilihan presiden kepada MPR.
Menurutnya, pemilihan presiden oleh MPR juga tidak serta-merta menghilangkan pengaruh oligarki. Perbedaannya, proses negosiasi kepentingan berpotensi berpindah dari arena pemilih langsung kepada pimpinan partai dan anggota MPR.
