JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta tujuh Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026–2030 menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan keterbukaan informasi publik berjalan secara tepat, akurat, dan bertanggung jawab.
Meutya menilai keberadaan KIP memiliki posisi penting dalam mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka sekaligus mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Meutya saat menerima audiensi tujuh Komisioner KIP periode 2026–2030 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).
Menurut politisi Golkar ini, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap KIP menjadi indikasi positif terhadap perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia. KIP yang sebelumnya belum terlalu dikenal, kini semakin dipahami publik sebagai lembaga yang memiliki peran dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi.
“Itu indikator yang baik. Artinya masyarakat semakin tahu peran KIP. Masyarakat punya keingintahuan yang besar terhadap program-program publik dan menuntut adanya keterbukaan,” kata Meutya.
KIP Diminta Selektif Memprioritaskan Informasi
Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh informasi, Meutya mengingatkan KIP menghadapi tantangan baru berupa banyaknya permintaan informasi dari publik.
Karena itu, KIP dinilai perlu memiliki kemampuan untuk memilah sekaligus menentukan informasi yang benar-benar memiliki nilai dan relevansi bagi kepentingan masyarakat.
“Saya yakin banyak sekali kebutuhan informasi yang datang dari masyarakat. KIP perlu menilai mana yang betul-betul dibutuhkan oleh publik,” ujarnya.
Selain aspek keterbukaan, Meutya juga menekankan pentingnya akurasi informasi. Menurutnya, informasi publik tidak cukup hanya tersedia dan mudah diakses, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Hal tersebut dinilai penting agar keterbukaan informasi justru tidak menimbulkan persoalan baru akibat penyebaran informasi yang keliru atau tidak utuh.
Kepercayaan Publik Harus Dijaga
Pemilik nama lengkap Meutya Viada Hafid ini pun kemudian meminta kepada seluruh jajaran Komisioner KIP agar senantiasa terus meningkatkan kinerja dan memperkuat peran lembaga dalam mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
Ia menegaskan, kepercayaan masyarakat maupun lembaga terhadap KIP harus menjadi modal penting dalam menjalankan amanat kelembagaan.
“Saya minta agar dijaga betul kepercayaan, baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga, terhadap KIP sebagai komisi yang ditugaskan oleh undang-undang untuk terus mengawal serta mengukur keterbukaan informasi publik di Tanah Air,” tandas Meutya.
Dengan demikian, KIP diharapkan mampu menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
