Saipul Anwar Desak Pemerintah Terbitkan Regulasi Khusus untuk Lindungi Ojol dan Kurir

0 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

Saipul juga menilai perkembangan teknologi platform membuat persoalan algoritma semakin penting untuk diatur. Sistem otomatis yang digunakan aplikator dapat menentukan berbagai aspek pekerjaan, termasuk pemberian sanksi hingga penonaktifan akun.

Karena itu, ia mengapresiasi masuknya prinsip transparansi algoritma dalam Konvensi ILO Nomor 193, termasuk hak pekerja memperoleh penjelasan tertulis serta mendapatkan peninjauan oleh manusia (human review) ketika akun mereka disuspensi atau dinonaktifkan.

Desak Terbitnya Permenaker

Mewakili SPDT FSPMI, Saipul meminta Kementerian Ketenagakerjaan tidak menunggu proses ratifikasi yang panjang untuk mulai memberikan perlindungan konkret kepada pekerja platform.

Ia mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengatur transparansi sistem algoritma, melarang penonaktifan akun secara sepihak, serta memastikan pekerja mendapatkan penjelasan mengenai alasan pemberian sanksi.

“Menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mewajibkan transparansi sistem algoritma, melarang penonaktifan akun sepihak, dan menghapus syarat bahwa driver harus meminta terlebih dahulu (on request) untuk mendapatkan kejelasan alasan sanksi,” tegasnya.

Saipul juga mengusulkan penerapan prinsip presumption of employment relationship atau presumsi hubungan kerja. Dengan prinsip tersebut, beban pembuktian dapat ditempatkan pada pihak aplikator sehingga istilah “kemitraan” tidak digunakan untuk menghindari kewajiban perlindungan pekerja.

“Mengadopsi prinsip presumsi hubungan kerja dengan beban pembuktian berada di pihak aplikator, guna mencegah eksploitasi berkedok istilah ‘kemitraan’,” tandas Saipul.

Selain itu, ia meminta kepada pemerintah untuk membuka ruang dialog formal bagi serikat pekerja sektor platform dan komunitas pengemudi untuk terlibat langsung dalam penyusunan payung hukum nasional sebagai turunan dari Konvensi ILO Nomor 193.

Dengan demikian, SPDT FSPMI menilai pengesahan Konvensi ILO Nomor 193 seharusnya menjadi momentum untuk membangun sistem perlindungan pekerja platform yang lebih kuat, bukan sekadar komitmen internasional tanpa implementasi konkret di dalam negeri.

“Konvensi ILO No. 193 adalah instrumen penting, tetapi perlindungan nyata bagi jutaan pengemudi ojol dan kurir ada di tangan regulasi nasional. Pemerintah harus berani memastikan kesejahteraan dan hak dasar pekerja platform terlindungi secara adil di atas lonjakan laba industri platform,” pungkas Saipul.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Muhammad Ibnu Idris
Apresiasi untuk Muhammad Ibnu Idris

Menyukai tulisan ini? Dukung penulis agar dapat terus menghadirkan karya berkualitas.

Pembayaran via QRIS, GoPay, DANA, OVO & ShopeePay.
0 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama