JAKARTA – Gagalnya Albertina Ho dalam proses seleksi calon Hakim Agung dinilai perlu menjadi perhatian serius terhadap mekanisme seleksi calon pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Ketua LBH Mahajaya, Emanuel Mikael Kota alias Manche Kota, mengatakan kegagalan Albertina Ho tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan seorang kandidat yang tidak berhasil memperoleh jabatan. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk mempertanyakan standar dan parameter yang digunakan dalam menentukan calon Hakim Agung.
“Gagalnya Albertina Ho dalam seleksi calon Hakim Agung bukan sekadar persoalan seseorang gagal mendapatkan jabatan. Ini harus menjadi alarm keras bagi sistem seleksi kekuasaan kehakiman di Indonesia,” ujar Manche, Sabtu (15/8/2026).
Ia menilai Albertina merupakan sosok yang memiliki rekam jejak panjang di dunia peradilan. Selain dikenal publik sebagai figur yang sederhana dan berintegritas, Albertina juga pernah menangani sejumlah perkara penting serta dipercaya menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.
Karena itu, Manche menilai publik memiliki alasan untuk mempertanyakan kualitas dan kriteria seperti apa yang sesungguhnya menjadi pertimbangan dalam menentukan figur yang dinilai layak menduduki posisi Hakim Agung.
“Albertina bukan nama yang tiba-tiba muncul dari ruang kosong. Dikenal jujur dan sederhana, telah puluhan tahun berada dalam dunia peradilan, menangani perkara-perkara penting, dan dipercaya menjadi anggota Dewan Pengawas KPK,” katanya.
Menurut Manche, Komisi Yudisial memang dapat menyatakan proses seleksi berlangsung transparan dan independen. Namun, prinsip transparansi seharusnya tidak berhenti pada prosedur, melainkan juga mampu memberikan penjelasan yang dapat dipahami publik mengenai hasil seleksi.
“Transparansi yang sesungguhnya harus mampu menjelaskan kepada publik mengapa seseorang dengan rekam jejak tertentu dinilai tidak memenuhi standar, sementara calon lainnya dinilai lebih layak,” tegasnya.
Jangan Sampai Jadi Pesan Buruk bagi Hakim Muda
Manche mengingatkan, proses seleksi Hakim Agung tidak boleh melahirkan paradoks ketika negara membutuhkan hakim yang berintegritas, tetapi figur yang selama ini dikenal memiliki rekam jejak tersebut justru gagal tanpa penjelasan yang meyakinkan mengenai alasan di balik keputusan tersebut.
Menurutnya, persoalan yang lebih besar bukan sekadar mengenai Albertina Ho sebagai individu, melainkan pesan yang mungkin muncul di kalangan hakim dan calon hakim di seluruh Indonesia.
“Jangan sampai seleksi Hakim Agung berubah menjadi sebuah paradoks. Kita berteriak membutuhkan hakim berintegritas, tetapi ketika orang yang dikenal publik karena integritas dan keberaniannya mengikuti seleksi, sistem justru tidak mampu menjelaskan secara meyakinkan mengapa ia tersingkir,” ujarnya.
Ia memperingatkan, apabila kondisi tersebut dipersepsikan sebagai sinyal bahwa integritas dan keberanian tidak cukup untuk membawa seorang hakim menuju posisi puncak dalam lembaga peradilan, dampaknya dapat merusak budaya hukum dalam jangka panjang.
“Yang berbahaya adalah apabila kegagalan figur-figur berintegritas mengirimkan pesan kepada ribuan hakim muda di Indonesia: ‘Menjadi lurus, berani dan berintegritas ternyata tidak cukup untuk membawa Anda ke puncak lembaga peradilan,’” kata Manche.
Menurutnya, pesan semacam itu jauh lebih berbahaya dibandingkan kegagalan satu kandidat dalam sebuah proses seleksi karena menyangkut kepercayaan terhadap sistem sekaligus masa depan budaya integritas di lingkungan peradilan.
