JAKARTA, Holopis.com – Bank Dunia mengungkap 20 persen warga kaya di Indonesia menikmati lebih dari separuh subsidi BBM, sementara kelompok miskin mendapat porsi lebih kecil.
Temuan terbaru Bank Dunia mengungkap persoalan serius dalam kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
Lembaga keuangan internasional tersebut menemukan bahwa 20 persen kelompok orang kaya justru menikmati lebih dari separuh manfaat subsidi BBM yang selama ini dibiayai negara.
Temuan itu tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 yang dirilis Bank Dunia.
Laporan tersebut menyoroti lemahnya penargetan subsidi energi yang membuat anggaran negara dalam jumlah besar tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat miskin dan rentan yang seharusnya menjadi sasaran utama bantuan pemerintah.
“Lonjakan harga minyak global sekali lagi mengungkap biaya fiskal dan lemahnya penargetan subsidi bahan bakar secara umum: 20 persen rumah tangga terkaya menerima lebih dari setengah manfaat subsidi,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Fakta tersebut menjadi sorotan karena subsidi BBM selama ini kerap diklaim sebagai instrumen perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah dari gejolak harga energi.
Namun dalam praktiknya, kelompok masyarakat yang memiliki kendaraan lebih banyak dan konsumsi bahan bakar lebih tinggi justru menjadi penerima manfaat terbesar.
Dengan kata lain, semakin besar konsumsi BBM seseorang, semakin besar pula manfaat subsidi yang diterima.
Kondisi ini membuat kelompok masyarakat kaya memperoleh keuntungan jauh lebih besar dibandingkan rumah tangga miskin yang umumnya memiliki keterbatasan akses kendaraan pribadi.
Bank Dunia menilai situasi tersebut semakin membebani keuangan negara, terutama ketika harga minyak dunia mengalami lonjakan.
Saat harga minyak meningkat, pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih besar untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau.
Di sisi lain, manfaat terbesar dari tambahan subsidi tersebut justru mengalir kepada kelompok masyarakat dengan tingkat konsumsi energi paling tinggi.
Menurut Bank Dunia, pola subsidi seperti ini tidak hanya menciptakan ketimpangan manfaat, tetapi juga menggerus ruang fiskal pemerintah.
Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, maupun pembangunan infrastruktur produktif justru terserap untuk membiayai subsidi yang tidak tepat sasaran.
Karena itu, Bank Dunia kembali mendorong Indonesia melakukan reformasi subsidi BBM secara bertahap dan terukur.
Dalam laporannya, Bank Dunia menyebut terdapat tiga langkah utama yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki efektivitas subsidi energi.
Langkah pertama adalah melakukan penyesuaian harga BBM secara bertahap dan diumumkan sejak awal kepada masyarakat.
Tujuannya untuk mempersempit selisih antara harga BBM bersubsidi dengan harga pasar sehingga beban anggaran negara dapat dikurangi secara bertahap.
Langkah kedua adalah memberikan kompensasi langsung kepada kelompok masyarakat yang paling rentan.
Bank Dunia mengusulkan transfer tunai yang ditargetkan kepada 40 persen rumah tangga termiskin agar dampak kenaikan harga energi dapat diimbangi secara penuh.
Menurut perhitungan Bank Dunia, biaya kompensasi tersebut relatif kecil dibandingkan besarnya anggaran subsidi yang dapat dihemat pemerintah.
“Transfer tunai yang ditargetkan kepada 40 persen rumah tangga termiskin dapat sepenuhnya mengimbangi dampak kesejahteraan dengan biaya fiskal yang moderat,” tulis lembaga tersebut.
Langkah ketiga adalah memastikan seluruh penghematan anggaran dari reformasi subsidi dialokasikan secara transparan untuk program-program yang memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat.
Dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kualitas layanan publik, membangun infrastruktur, hingga mendukung penciptaan lapangan kerja.
Bank Dunia memperkirakan reformasi subsidi BBM yang dijalankan secara konsisten berpotensi menghasilkan penghematan fiskal yang signifikan.
Pada dua tahun pertama implementasi, penghematan diperkirakan mencapai 1,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Setelah proses penyesuaian harga berjalan penuh, penghematan fiskal bahkan dapat meningkat hingga sekitar 2,1 persen dari PDB.
Angka tersebut setara dengan ratusan triliun rupiah yang dapat dialihkan untuk mendukung program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Bank Dunia mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi subsidi tidak hanya bergantung pada kebijakan ekonomi semata.
Faktor komunikasi publik dan kepercayaan masyarakat menjadi kunci utama.
Pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami alasan perubahan kebijakan, kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang memadai, serta seluruh penghematan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Bank Dunia juga menyoroti pentingnya kesiapan sistem data sosial nasional, termasuk pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), agar bantuan kompensasi dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Temuan bahwa 20 persen kelompok terkaya menikmati lebih dari separuh subsidi BBM menjadi peringatan bahwa skema subsidi energi saat ini masih menyisakan persoalan mendasar.
Di tengah kebutuhan memperkuat ruang fiskal dan meningkatkan efektivitas belanja negara, reformasi subsidi kembali menjadi agenda yang dinilai sulit namun semakin mendesak untuk dilakukan.
Jika tidak dibenahi, subsidi yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial justru berisiko terus menjadi sumber ketimpangan, di mana manfaat terbesar dinikmati kelompok yang sebenarnya tidak paling membutuhkan bantuan negara.
