JAKARTA, HOLOPIS.COM – Bank Indonesia bergerak all out menahan tekanan rupiah lewat intervensi besar-besaran hingga pembatasan pembelian dolar AS.
Nilai tukar rupiah yang terus tertekan akibat kuatnya dolar Amerika Serikat (AS) membuat Bank Indonesia (BI) turun tangan secara agresif.
Gubernur Perry Warjiyo mengaku bank sentral kini tidak lagi memakai cara biasa untuk menjaga rupiah tetap stabil.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (18/5/2026), Perry menyebut langkah yang dilakukan BI saat ini sudah “all out” atau habis-habisan demi menahan tekanan terhadap mata uang Garuda.
“Ini bukan lagi business as usual. Intervensi dilakukan besar-besaran baik di pasar domestik maupun luar negeri,” ujar Perry.
Langkah agresif tersebut membuat cadangan devisa Indonesia turun sekitar US$ 10 miliar.
Namun Perry menegaskan, sebagian besar intervensi dilakukan lewat instrumen swap dan hedging agar tidak terlalu menggerus devisa negara.
Menurut Perry, lebih dari dua pertiga intervensi dilakukan melalui strategi lindung nilai sehingga tekanan terhadap cadangan devisa bisa ditekan.
Meski demikian, BI tetap harus menggelontorkan dana besar demi menjaga stabilitas rupiah yang sempat tersungkur mendekati level Rp 17.600 per dolar AS.
Tak cuma intervensi valas, BI juga mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 4,75% sejak Januari 2025.
Sementara instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tenor 12 bulan dinaikkan menjadi 6,41% untuk menarik kembali aliran modal asing yang sempat kabur dari pasar domestik.
Perry mengklaim strategi tersebut mulai membuahkan hasil.
Dana asing yang sebelumnya ramai keluar kini mulai kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia.
Selain itu, BI juga aktif membeli Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder untuk menjaga likuiditas rupiah tetap longgar.
Sepanjang 2025, BI tercatat membeli SBN sebesar Rp 332 triliun dan tambahan Rp 133 triliun hingga tahun berjalan 2026.
Perry mengatakan BI belajar dari krisis 1997-1998 dan gejolak 2008, di mana intervensi besar-besaran kala itu justru membuat likuiditas perbankan mengering.
“Dulu fokus stabilitas rupiah, tapi efeknya likuiditas kering. Sekarang kami tidak mau itu terjadi lagi,” katanya.
Karena itu, BI menjalankan strategi ganda. Di satu sisi menarik arus modal asing lewat penjualan SBN jangka pendek, namun di sisi lain membeli obligasi tenor panjang agar yield obligasi pemerintah tidak melonjak terlalu tinggi.
Yang paling menyita perhatian, BI juga memperketat pembelian dolar AS oleh masyarakat dan pelaku usaha tanpa underlying transaksi yang jelas.
Setelah sebelumnya batas pembelian dipangkas dari US$ 100 ribu menjadi US$ 50 ribu, mulai Juni 2026 batas itu kembali dipersempit menjadi hanya US$ 25 ribu per bulan.
Perry menegaskan kebijakan tersebut dibuat agar pembelian dolar benar-benar dilakukan untuk kebutuhan riil, bukan sekadar spekulasi memanfaatkan gejolak kurs.
“Supaya betul-betul yang beli dolar itu memang ada kebutuhannya,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, BI juga memperluas transaksi Local Currency Transaction (LCT) rupiah-yuan yang terhubung langsung dengan China dan Hong Kong.
Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional.
Bank sentral juga mulai menunjuk sejumlah bank domestik agar dapat melakukan transaksi offshore non-deliverable forward (NDF), sebuah instrumen penting untuk menjaga stabilitas pasar valuta asing.
Di tengah gejolak global dan tekanan dolar AS yang masih perkasa, BI kini juga memperketat pengawasan terhadap bank serta korporasi yang melakukan pembelian dolar dalam jumlah jumbo.
Meski begitu, Perry optimistis tekanan terhadap rupiah perlahan akan mereda.
Ia memperkirakan nilai tukar dolar AS nantinya bergerak di kisaran Rp 16.200 hingga Rp 16.800, mendekati asumsi dasar APBN di level Rp 16.500 per dolar AS.
Langkah “habis-habisan” BI ini pun menjadi sorotan publik, terutama di tengah kekhawatiran pasar terhadap masa depan rupiah dan derasnya arus modal asing keluar dari negara berkembang.
