JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya memperkuat soliditas Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri sebagai mitra strategis negara dalam menjaga stabilitas keamanan dan persatuan nasional.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan tantangan keamanan nasional saat ini berkembang semakin kompleks, mulai dari ancaman kejahatan siber, penyebaran radikalisme melalui ruang digital, hoaks yang memecah belah masyarakat, hingga praktik premanisme yang mengganggu stabilitas sosial dan investasi.
“KBPP Polri harus tampil sebagai kekuatan sosial yang mampu merawat persatuan, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menjadi jembatan antara rakyat dengan institusi negara. Dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, soliditas organisasi menjadi faktor penting untuk menjaga Indonesia tetap aman, teduh, dan produktif,” ujar Bamsoet saat menghadiri pembukaan Munas VI KBPP Polri di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Menurut Bamsoet, ancaman terhadap keamanan nasional kini tidak lagi selalu berbentuk konflik fisik, tetapi juga infiltrasi ideologi ekstrem melalui media sosial serta penyebaran provokasi yang menyasar generasi muda.
Ia menilai kondisi keamanan nasional yang relatif kondusif sepanjang 2025 menjadi modal penting bagi keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Bamsoet mengungkapkan, berdasarkan data Polri, sepanjang 2025 aparat kepolisian menangani lebih dari 325 ribu kasus kejahatan dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai 76,22 persen. Sementara itu, Densus 88 juga berhasil mempertahankan status zero terrorist attack selama tiga tahun berturut-turut.
“Keamanan nasional tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada aparat negara. Dibutuhkan partisipasi masyarakat sipil yang aktif, terorganisir, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. KBPP Polri memiliki posisi strategis karena lahir dari tradisi pengabdian dan disiplin yang melekat pada keluarga besar Polri,” katanya.
Selain itu, Bamsoet menilai KBPP Polri perlu memperkuat perannya sebagai organisasi kader kebangsaan yang mampu menjangkau generasi muda di tengah bonus demografi Indonesia.
Ia mengingatkan, tanpa pembinaan yang kuat, ruang digital dapat menjadi lahan subur bagi penyebaran intoleransi, propaganda radikalisme, hingga berbagai bentuk kriminalitas baru.
“Anak-anak muda harus diajak masuk dalam gerakan kebangsaan yang konkret. KBPP Polri harus aktif hadir di tengah masyarakat melalui pendidikan karakter, literasi digital, kegiatan sosial, dan penguatan wawasan kebangsaan,” tuturnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan institusi negara dalam menjaga ketertiban sosial.
Menurutnya, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan kolaborasi antara aparat keamanan dan elemen masyarakat mampu mencegah konflik sosial berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.
“KBPP Polri harus menjadi contoh organisasi yang mengedepankan dialog, gotong royong, dan kedewasaan dalam kehidupan demokrasi. Bangsa ini membutuhkan perekat sosial yang mampu menjaga keseimbangan di tengah derasnya polarisasi akibat kontestasi politik maupun tekanan ekonomi global,” pungkas Bamsoet.
